Bisnis.com, Batavia – Pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tidak adanya pesangon yang diumumkan melalui aplikasi pesan WhatsApp menjadi rentetan nasib menyedihkan para pekerja saat ini. 

Presiden KSPI dan Buruh Syed Iqbal mengatakan, pemecatan melalui WhatsApp menjadi contoh di kalangan buruh.

Perusahaan yang hanya dikenal dengan aplikasi WhatsApp-nya itu mogok kerja. 

“Sekarang teman-teman tahu kalau kamu dipecat lewat WA (Whatsapp). Masyarakat dipecat lewat WA,” kata Iqbal saat dihubungi di Patung Kuda di Batavia, Kamis (24/10/2024).

Iqbal tidak membeberkan nama perusahaan yang melakukan hal tersebut dan seharusnya perusahaan menjalankan prosedur pelepasannya. 

Iqbal menyalahkan perusahaan yang tidak membayar gaji Secerene. Menurutnya, situasi tersebut adalah neoliberalisme.

Pembayaran terpisah tidak dibayarkan, dan tidak diketahui kemudian. Bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? “Neoliberalisme ada di sini.”

Untuk itu, Presiden Prabowo Subianto berharap pemerintahan baru tidak menggunakan neokapitalisme dan neoliberalisme, melainkan ekonomi Pancasila.

“Ada satu bukti untuk mencabut undang-undang komprehensif dalam undang-undang penciptaan lapangan kerja, setidaknya dalam lapangan kerja dan perlindungan klaster pertanian,” ujarnya.

Mereka mengkritik destruktifnya pekerja di dunia kerja. Menurutnya, inilah kondisi perekonomian neoliberal. Padahal, katanya, hukum universal merupakan manifestasi dari ekonomi neoliberal.

Bagaimana semua masyarakat terjangkit terus-menerus, tanpa jangka waktu, batas 5 tahun, lalu terjangkit kembali, sebagai neoliberal, imbuhnya.

Iqbal juga berharap Presiden Prabowo mencabut UU Cipta Kerja yang komprehensif, khususnya pada klaster lapangan kerja dan perlindungan petani.

Ia menilai dengan adanya selimut undang-undang ini akan merugikan pekerja dan petani karena memberikan kebebasan terhadap kebijakan-kebijakan yang merugikan pekerja, dari perputaran usaha yang berlebihan dan kurangnya perlindungan keselamatan.

“Jika pemerintahan baru tidak menginginkan ekonomi neoliberal, neo-kapitalis, tetapi menginginkan ekonomi Pancasila, maka berdirilah di depan rakyat dan cabut semua undang-undang tentang kewirausahaan,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan Channel Watch