Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut influencer Ahmad Rafif bisa dihukum jika tidak memenuhi kewajibannya mengganti korban investasi ilegalnya.

Kepala Eksekutif Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friederike Widyasari Dewey mengatakan potensi pelanggaran terkait UU No. “Tentang Pembangunan dan Penguatan Sektor Keuangan” Nomor 4 Tahun 2023 Nomor 2 (UU P2SK).

“Kalau tidak bayar pasti kena sanksi karena ini aktivitas keuangan ilegal. Sekarang ada kejahatan. “Dikatakan UUP2SK, bisa dipenjara 10 tahun,” ujarnya dalam rapat di Gedung DPR RI, Selasa (7/9/2024).

Saat ini Satuan Tugas Pemberantasan Kegiatan Keuangan Gelap (SATGAS PASTI) masih akan menyelidiki kerugian yang ditimbulkan. 

Wanita yang akrab disapa Kiki ini mengatakan, berdasarkan informasi pihak terkait, total kerugian 49 kliennya mencapai Rp 96 miliar.

“Dia menuntut Rp 96 miliar dari sekitar 49 klien kemarin. Bukankah itu berarti $96 miliar untuk 49 klien? Perusahaan [juga] mengatakan kliennya menyetujui usulan restrukturisasi. Ini benar? “Kita harus periksa ulang,” katanya. 

Sementara itu, Pasal 237 menyatakan bahwa setiap orang dilarang memungut uang dari masyarakat dan/atau membagikannya kepada masyarakat.

Setelah itu dilarang menerbitkan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat atau menawarkan produk atau jasa sistem pembayaran. 

Selain itu, terdapat larangan terhadap penggalangan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, intermediasi di sektor keuangan dan kegiatan lain yang dapat berupa penawaran produk atau layanan sistem pembayaran.

Selain itu, Pasal 305 juga mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat lima sampai 10 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp1 triliun. .

Diketahui, Satgas PASTI OJK sejauh ini membenarkan pernyataan Ahmad Rafif terkait usulan dana investasi yang dikelola sebesar Rp 96 miliar, dan keputusan penggantiannya akan dilaksanakan dalam waktu 3 tahun.

Sebelumnya, Sekretariat Pokja OJK Pemberantasan Kegiatan Keuangan Gelap Khudiyanto menyatakan Satgas PASTI menghentikan dugaan pelanggaran Pasal 237 UU P2SK yang dilakukan Ahmad Rafif Rai. proposal investasi, pengumpulan dan pengelolaan dana publik tanpa izin dari Komite Sentral.

“Rafif adalah pengurus dan pemegang saham PT Time to Buy. PT Time to Buy tidak memiliki izin usaha OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi, tulisnya.

Ahmad Rafif Raya adalah Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Pialang Efek (WPPE) yang mempunyai izin. WMI dan WPPE mewakili perusahaan sekuritas, manajer investasi dan pialang sekuritas.  

Kedua izin tersebut bukanlah izin untuk menawarkan investasi, menghimpun dana masyarakat, atau mengelolanya oleh atau atas nama perorangan. Pokja PASTI juga memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan kegiatan investasi dan bertanggung jawab atas biaya pihak yang dititipkan dana serta mengembalikan dana titipan tersebut.  

Selain itu, dalam perjanjian ini, gugus tugas PASTI merekomendasikan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memblokir situs dan jejaring sosial yang terkait dengan Ahmad Rafif Rai dan waktu pembelian sahamnya yang memberikan penawaran investasi. 

CJC kemudian mengeluarkan perintah tindakan khusus kepada Ahmad Rafif Rayya berupa pembekuan izin Wakil Menteri Investasi (WMI) dan Wakil Pialang Perantara (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Rayya hingga selesainya proses penindakan. . 

“OZhK melakukan proses pemrosesan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” lanjut Khudiyanto. 

Lihat Google Berita dan berita serta artikel WA lainnya.