Bisnis.com, Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengawali era pemerintahan baru dengan melakukan restrukturisasi Rencana Kerja Anggaran K/L (RKAKL) dan DIPA sisa tahun anggaran 2024 dan 2025.

Mulyani mengatakan, hal ini dilakukan seiring dengan perubahan dan munculnya Kementerian/Lembaga (K/L) baru di Kabinet Merat Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakbuming. 

“Sekarang menjadi tugas besar bagi K/L yang harus segera diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Kami berupaya memastikan berbagai program Presiden dan Wakil Presiden segera terlaksana dengan tetap menjaga prinsip tata kelola yang baik,” ujarnya. diposting di Instagram @smindrawati pada Rabu (23/10/2024). 

Oleh karena itu, ia meminta untuk lebih meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KmenPanRB). 

Bendahara Negara menegaskan Kementerian Keuangan akan terus bersinergi dengan Bappenas dan Kemenpan-RB agar restrukturisasi kementerian/lembaga dapat berjalan lancar.

Terima kasih kepada seluruh perwakilan K/L yang telah berpartisipasi. Mari kita mulai pekerjaan ini dengan niat baik dan pikiran terbuka. Berperan untuk membangun Indonesia yang tangguh agar maju, berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat,” ujarnya. 

Sementara itu, kegiatan ini penting dilakukan untuk menyelaraskan program baru dengan visi kepemimpinan nasional. Dalam kegiatan ini juga dilakukan diskusi mengenai pengembangan Barang Milik Negara K/L. 

Seperti diketahui, jumlah kementerian koordinator berubah dari sebelumnya empat menjadi tujuh sekarang. Sementara secara keseluruhan, jumlah kementerian kini bertambah dari 34 menjadi 48. 

Belum lagi ada tambahan lembaga dan lembaga lain yang baru didirikan kemarin. 

Menganalisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025 yang meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun senilai Rp3.621,3 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp919,87 triliun. 

Dalam APBN Pak Mulyani mengalokasikan anggaran hanya untuk 86 K/L termasuk Badan Gizi Nasional saat ini. Sedangkan instansi lain belum menerima alokasi anggaran. 

 Berbeda dengan DPR dan MPR, Pak Mulyani sebelumnya mengungkapkan telah menyiapkan tambahan anggaran sebesar Rp 4,87 triliun untuk lembaga negara tersebut. 

“Kami pastikan ada tambahan belanja untuk badan-badan puncak negara. Kalau DPR MPR, kami mengharapkan tambahan anggota dan pimpinan, jadi kami punya masukan di sana,” kata Mulyani di DPR, September lalu. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel