Bisnis.com, JAKARTA – Perjanjian penanaman modal asing di Ibu Kota Negara (IKN) dikhawatirkan tidak terealisasi sehingga menyebabkan penyatuan dana hanya bersumber dari pos anggaran Pendapatan dan Keuangan Negara (APBN).

Direktur Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan timnya berharap iklim investasi pada proyek senilai Rp466 triliun itu segera membuahkan hasil. 

Hal ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan APBN dan investor di IKN.

“Kalau kita mengharapkan partisipasi investor, saya tidak hanya berbicara asing, tapi kita ingin meningkatkan investor secara umum,” ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jumat (16/8/2024). .

Sebab, kata Isa, porsi APBN yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar terlalu besar. Oleh karena itu, kami berharap minat investor untuk menanamkan modalnya di IKN akan meningkat.

Meski demikian, Isa menegaskan, pemerintah terus menyelesaikan banyak departemen dasar dan infrastruktur yang masih dibutuhkan.

“Kami berharap dengan cara ini investor semakin percaya diri untuk masuk dan kami juga berharap investor bisa datang dengan uang yang lebih banyak,” tutupnya.

Sebagai informasi, belum diputuskan secara pasti berapa anggaran yang akan diberikan pemerintah untuk melanjutkan pengembangan IKN. Namun anggaran infrastrukturnya dipatok sebesar Rp400,3 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan salah satu perusahaan teknis yang membangun sarana dan prasarana dasar di IKN diperkirakan mendapat indeks pagu sebesar Rp 75,63 triliun pada tahun 2025. 

Angka tersebut turun 50,5 persen dibandingkan pagu TA 2024 sebesar Rp 149,74 triliun.  Alhasil, Sekretaris Jenderal (Sekretaris) Kementerian PUPR Muhammad Zeinal Fatah mengatakan porsi PUPR yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

 “Anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] Rp4,13 triliun dan kita belum tahu nanti apakah ada kenaikan lagi,” jelasnya usai konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8). /2024).

Zeinal Fatah menyatakan anggaran IKN sebesar Rp4,13 triliun akan digunakan untuk menyelesaikan proyek infrastruktur seperti pengendalian banjir, jalan dan jembatan serta penyelesaian Tol Akses IKN. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel