Bisnis.com, JAKARTA – Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) angkat bicara soal kebiasaan belanja masyarakat kelas menengah yang disebut sedang menghadapi krisis.

Hippindo mengatakan banyak kebijakan pemerintah yang membuat sejumlah masyarakat kelas menengah enggan membeli. Kebijakan yang dimaksud misalnya penerapan pembatasan impor yang tidak adil dan membuat masyarakat enggan berbelanja di supermarket.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansja mengatakan, kebijakan ganjil genap di Jakarta misalnya, membuat masyarakat sulit pergi ke mal. 

“Susah kalau ke mal. Yang punya mobil kelas menengah, tidak mau naik bus. Mau mobil ganjil atau genap, susah dia, harus ganti mobil dulu,” kata Budihardjo saat diwawancarai Bisnis, Selasa (3/9/2024). 

Waktu mulai diberlakukannya kebijakan ganjil genap juga dinilai terlalu lama yakni pukul 16.00-21.00 WIB. Dia mengatakan kebijakan tersebut menghilangkan waktu makan dan mengosongkan supermarket sehingga mengurangi penjualan di toko-toko yang mendukung kelas menengah. 

Selain itu, undang-undang anti-impor yang diberlakukan pemerintah mempersulit pengecer untuk menjual barang dan mengisi kembali barang. Minimnya variasi produk dan mahalnya harga barang impor membuat masyarakat memilih membeli dan menjual dibandingkan di dalam negeri.

“Kitalah yang menyusutkan kelas menengah, bukan karena daya beli. Jadi daya belinya, menurut saya, selama usahanya jalan, maka daya belinya akan berjalan, ujarnya.

Oleh karena itu, ia berharap pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi mengkaji ulang kebijakan ketimpangan tersebut. Misalnya memperpendek kebijakan ganjil menjadi pukul 17.00-21.00 WIB agar masyarakat bisa meluangkan waktu untuk pergi ke toko.

Di pemerintah pusat, Hippindo berharap kebijakan impor resmi tidak dipersulit. Dengan cara ini, pengecer dapat memposisikan tokonya dan menarik lebih banyak pengunjung. Daripada mempersulit pembelian barang dari negara lain, sebaiknya pemerintah memperkuat pengendalian terhadap produk ekspor ilegal.

Di sisi lain, Hippindo banyak meluncurkan program seperti Belanja Saja di Indonesia, Dana Kelingking untuk Pilkada dan diskon menarik lainnya. Program ini diharapkan dapat mengembalikan populasi kelas menengah di negara tersebut dan uang yang dibelanjakan di dalam negeri.

“Kita juga harus meningkatkan pasar konsumen dalam negeri,” tambahnya.

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adingar Vidyasanti sebelumnya mengatakan kebiasaan belanja masyarakat kelas menengah sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pasalnya, praktik tersebut dapat memperkuat perekonomian baik dari sisi permintaan maupun konsumsi rumah tangga.

Perlu diingat bahwa kelas menengah dan calon kelas menengah (AMC) berjumlah 185,35 juta orang, atau lebih dari separuh penduduk Indonesia. 

“Mengapa kelas menengah itu penting? Karena kelas menengah mempunyai peranan penting dan penting dalam menunjang perekonomian negara,” kata Amalia dalam jumpa pers, Jumat (30/8/2024).

Secara teori, kata Amalia, perekonomian negara akan lebih kuat dibandingkan jika resesi besar. Sebaliknya, jika proporsi kelas menengah rendah, maka perekonomian negara tidak lagi mampu menahan guncangan.

Oleh karena itu, ini berarti peran kelas menengah penting tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia untuk memperkuat stabilitas perekonomian dalam berbagai peristiwa, ”ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA