Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Aula DPR, Senin (10/6/2024), mengumumkan usulan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp665,02 miliar.

Menteri Serikat Pekerja dan UKM Teten Masduki mengatakan anggaran ini bertujuan untuk meningkatkan implementasi program kementerian.

Teten mengatakan, Senin (10/6/2024), “Saat ini kami berencana mengajukan anggaran baru sebesar Rp665,02 miliar.”

Secara rinci, Teten menyampaikan total anggaran sebesar Rp665,02 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan program atau kegiatan guna mencapai tujuan yang lebih tinggi serta upaya pengembangan dan pemajuan organisasi, UMKM, dan wirausaha dengan pemenuhan kebutuhan sebesar Rp634,44 miliar.

Kemudian, dari sisi jumlah pegawai dan upah tahun 2025, total pegawai sebanyak 1.103 orang dengan rincian pegawai eksisting 833 orang dan pegawai baru 270 orang, CPNS dan P3K, terdapat rencana pengurangan anggaran sebesar Rp30,58 miliar.

Berdasarkan ruang anggaran kementerian/lembaga dan alokasi khusus tahun anggaran 2025, pagu anggaran Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp937,16 miliar atau turun 37,44% dibandingkan tahun 2024.

“Pameran mengalami penurunan sebesar 37,44% dibandingkan investasi sebesar Rp 1,49 triliun pada tahun 2024,” ujarnya.

Saat itu, kementerian juga mengusulkan perubahan plafon dalam satu program. Untuk program dukungan manajemen yang sebelumnya sebesar Rp330 miliar, Teten mengusulkan sebesar Rp388 miliar.

Program pemasaran UMKM dan dunia usaha kemudian diusulkan sebesar Rp548 miliar dari semula Rp606,55 miliar. 

Dengan total anggaran Rp937 miliar, Dana Kementerian Koperasi dan UKM akan mengalokasikan sumber daya untuk program di masing-masing sektor.

Teten mengungkapkan, anggaran sebesar Rp 68 miliar dialokasikan Wakil Menteri Koperasi untuk melaksanakan program dukungan rantai pasok, memperkuat sistem manajemen hubungan modern, dan melaksanakan dukungan pemantauan, serta mendorong pengembangan dan pemberdayaan lembaga keuangan. melaksanakan. dan jasa keuangan. departemen.

Kedua, Deputi Bidang Usaha Mikro akan mendapat alokasi total Rp67 miliar untuk mendukung bantuan dan promosi usaha (KUR), program dan pengembangan standar produk serta sertifikasi dan perizinan berusaha (NIB), dan selanjutnya pengembangan usaha kecil. dan sumber daya publik, dan layanan bantuan hukum untuk usaha kecil dan menengah.

Ketiga, Deputi Usaha Kecil dan Menengah, dengan total anggaran sebesar Rp61,4 miliar yang dialokasikan untuk memfasilitasi akses pembiayaan bagi UKM/UKM, pengembangan sumber daya manusia UKM, dan pendirian sentra komoditas pangan non pangan/pendukung UKM. dimana oleh sumber daya alam di hilir.

Empat duta bisnis akan ditugaskan dengan anggaran sebesar Rp68,3 miliar untuk memetakan dan memelihara data UMKM, mengembangkan lingkungan bisnis, dan memperluas akses pembiayaan bagi start-up yang go global.

Kelima, Kementerian Sekretariat dengan total Rp317 miliar dialokasikan untuk biaya gaji, upah pegawai, biaya operasional pegawai dan barang, serta komunikasi, informasi, dan pelayanan teknis.

Keenam, LPDB yang seluruh anggaran PNBP-nya berjumlah Rp 226 miliar akan dialokasikan untuk mendukung distribusi pendapatan yang fleksibel dan mendukung nasabah dunia usaha.

Selain itu, LLP akan mengalokasikan dana hingga Rp 55 miliar untuk pelaksanaan program gedung perusahaan dan pusat terbaik dengan SMESCO sebagai titik awal.

Kemudian devolusi dengan total anggaran Rp69 miliar dan dekopin total Rp3 miliar, tutupnya. 

Lihat berita dan cerita lainnya di Google Berita dan Channel WA