Bisnis.com, Jakarta – Menteri Perindustrian (Manperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan ada seorang menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mengusulkan penghapusan Kebijakan Tingkat Konstituen Lokal (TKDN) dalam rapat terbatas (Ratas). 

Padahal, Agus menilai TKDN merupakan salah satu komponen pemerintah untuk melindungi daya saing industri lokal sekaligus mendorong pengembangan industri. 

“Jadi saya kurang paham kenapa Pak Menteri dalam rapat tersebut meminta kebijakan TKDN dihapuskan karena dianggap kebijakan lama,” kata Agus, Kamis (30/05/2024). 

Menteri Agus yang tidak disebutkan namanya menilai penerapan TKDN saat ini sudah tidak relevan lagi dan harus dievaluasi. Agus hanya menyetujui usulan evaluasi tata cara penerapan nilai TKDN sejumlah industri. 

Sebab, masih banyak industri yang belum mencapai tingkat kandungan lokal karena ada komponen produk yang tidak bisa diproduksi secara lokal. 

“Contohnya, saat ini diyakini ada ambang batas TKDN yang sangat tinggi, yang tidak mungkin kita capai, itu harus disesuaikan, selama ambang batas TKDN itu sangat tinggi, kita turunkan,” ujarnya 

Namun ada juga barang atau produk yang dinilai mempunyai standar nilai TKDN yang masih terlalu rendah sehingga perlu dilakukan pengendalian terhadap peningkatan nilai standar komponen lokal dalam produksinya. 

“Seiring dengan penyesuaian yang terus berlanjut, kami akan menghitung ambang batas untuk menyesuaikan apakah terlalu tinggi atau terlalu rendah,” imbuhnya. 

Menurut Agus, yang jelas prinsip dasar penerapan TKDN tidak boleh diubah demi pengembangan industri lokal. Setidaknya Agus mengatakan ada 3 prinsip penting yang harus dijunjung tinggi. 

Pertama, investasi TKDN mendorong investasi untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan karena dengan kebijakan TKDN ada jaminan produksi akan terserap. 

Kedua, TKDN sekedar menumbuhkan pohon industri, dan ketiga, ini juga sangat penting, TKDN menebar nilai tambah, jelasnya. 

Di sisi lain, Agus juga menyebutkan manfaat Standar Nasional Indonesia (SNI) yang patut diterapkan oleh setiap industri. Ia mengatakan SNI bisa menjadi salah satu unsur pengendalian impor. 

“Memang semua alat yang kita miliki digunakan untuk melindungi industri dalam negeri,” tutupnya. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel