Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan alasan Indonesia termasuk negara kaya namun masuk perangkap pendapatan rata-rata atau pendapatan per kapita.

Pada acara pemaparan acara GEMAxLEAD “Masa depan berkelanjutan terungkap melalui strategi pembukaan emas Indonesia untuk tahun 2045” oleh Mata Garuda Britania Raya dan Irlandia (MGBI) dan Lembaga Manajemen Pendidikan (LPDP) di London, Inggris, Sri Mulyani mengumumkan bahwa Indonesia adalah negara yang maju. kaya. negara, dengan sumber daya alam dan pekerja.

Dikatakannya pada Senin (6/5/2024) “Indonesia memang mempunyai banyak peluang. Namun ada hal penting namun intangible yang belum terselesaikan, yaitu kelembagaan.”

Menkeu menjelaskan, dibandingkan negara lain, seperti negara tetangga Singapura, negara kecil dengan sumber daya rendah, bisa menerima hingga 60.000 dolar AS per kapita. Saat ini di Indonesia harganya US$5.000.

Begitu pula Jepang dan Inggris, kedua negara ini, atau Korea Selatan, yang tahun kemerdekaannya tak jauh dari Indonesia, bisa menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita tinggi.

Menurutnya, hal terpenting yang perlu diperbaiki adalah kelembagaan, kebijakan, regulasi, dan birokrasi di Indonesia.

Ia berpesan kepada para mahasiswa penerima beasiswa LPDP agar suatu saat dapat kembali ke Indonesia dan membawa lembaga-lembaga tersebut untuk membangun Indonesia menjadi negara maju.

“Saya juga yakin kalian bisa membaca berbagai buku yang membahas tentang pengertian institusi, bagaimana suatu negara bisa berkembang dan institusi apa saja yang dibutuhkan dalam suatu negara agar tidak menjadi sebuah negara walaupun memiliki sumber daya yang sangat besar. negara miskin. di dunia, Afrika Ada banyak orang seperti mereka”.

Sri Mulyani mengatakan, jika kita tidak bisa menempatkan kebijakan, regulasi, dan birokrasi yang baik dalam mencapai tujuan negara maju pada tahun 2045, maka sumber daya Indonesia, baik manusia maupun non manusia, akan benar-benar tereksploitasi.

Ia menjelaskan: “Studi bisa melibatkan pekerja dalam dan luar negeri yang bekerja sama untuk mengkonsumsi dan tidak membayar pajak, merusak lingkungan, membayar pekerja lebih sedikit. Sehingga mereka bisa belanja tanpa memberikan dampak positif bagi negara.”

Simak berita dan artikel lainnya di website Google dan channel WA