Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasi badan usaha milik negara tahun 2023. Laporan ini merupakan laporan konsolidasi 65 BUMN yang dikelola langsung oleh kementerian. Aset BUMN mencapai Rp 10.401,5 triliun, meningkat 6,26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 9.788,64 triliun yang merupakan pertumbuhan. 

Sedangkan pendapatan sebesar Rp2.932,64 triliun dibandingkan periode sebelumnya Rp2.918,97 triliun. 

Dalam laporan keuangan konsolidasi yang dikutip Selasa (24/09/2024), peningkatan aset BUMN terutama ditopang oleh aset lembaga keuangan dan surat berharga yang melonjak dari Rp4.203,37 triliun menjadi Rp4.668,73 triliun atau tumbuh 11,07%. 

Di bidang ini, bank-bank pemerintah, BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN turut memberikan dukungan. Selain itu, peningkatan aset BUMN disebabkan oleh pertumbuhan aset tidak lancar yang mencapai Rp4.185,71 triliun pada tahun 2023 dibandingkan Rp3.998.109 triliun.

Kenaikan posisi akuntansi ini berasal dari nilai investasi BUMN pada infrastruktur dan penyusutan aset. Sedangkan aset lancar mencapai Rp1.547,05 triliun, turun dibandingkan pencapaian tahun lalu sebesar Rp1.587,17 triliun. Penurunan ini diklaim disebabkan oleh membaiknya biaya produksi. 

Laporan keuangan konsolidasi juga menunjukkan total pinjaman seperti pinjaman yang terdiri dari pembiayaan pihak ketiga pada industri perbankan, pinjaman komersial, dan pinjaman berbunga yang diambil BUMN mencapai Rp 6.957,43 triliun. Dari jumlah tersebut, pinjaman perbankan dan industri asuransi tercatat sebesar Rp4.042,17 triliun, pinjaman usaha jangka panjang dan pendek sebesar Rp1.287,64 triliun, dan pinjaman pembiayaan sebesar Rp1.627,63 triliun. Jumlah tersebut meningkat 4,03% dibandingkan periode 2022 menjadi Rp6.687.976 triliun.  

Jika dirinci, peningkatan pinjaman BUMN terutama terjadi pada perusahaan keuangan yang mencatatkan peningkatan sebesar Rp4.042.176 triliun dibandingkan sebelumnya Rp3.803.37 triliun. 

Sebaliknya, pada perusahaan non-keuangan, pinjaman jangka pendek meningkat sebesar 9% menjadi Rp1.192,29 triliun dari Rp1.093,76 triliun. Selain itu, pinjaman jangka panjang mengalami penurunan sebesar 3,79% dari Rp1.790,82 triliun menjadi Rp1.722,97 triliun. 

Selain itu, Kementerian BUMN mencatat modal atau yang disebut penyertaan modal BUMN mencapai Rp 3.444,07 triliun. Naik dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp3.100,67 triliun. Peningkatan tersebut sebagian besar ditopang oleh peningkatan penghimpunan penerimaan sebesar Rp217,7 triliun dibandingkan suntikan dana penyertaan modal masyarakat (PMN) dari penerimaan pajak sebesar Rp35,3 triliun. 

Sementara laporan laba rugi mencatat total pendapatan usaha BUMN pada tahun lalu mencapai Rp2.932,64 triliun atau naik 0,46% dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp2.918,97 triliun. Perolehan kecil ini dibarengi dengan penurunan pendapatan subsidi dan kompensasi dari Rp525 triliun menjadi Rp404,82 triliun. Penurunan lapangan kerja akuntansi ini tidak dapat diimbangi dengan peningkatan penjualan dari Rp 1.914,77 triliun menjadi Rp 1.983,11 triliun atau tumbuh 3,57%. 

Namun penurunan harga pokok penjualan mampu mempertahankan pertumbuhan laba. Sedangkan biaya asuransi turun dari Rp92,92 triliun menjadi Rp71,84 triliun. 

Setelah dikurangi beban usaha sebesar Rp522,71 triliun, laba usaha BUMN selama tahun 2023 menjadi Rp458,35 triliun, naik 4,94% dari tahun 2022 sebesar Rp436,75 triliun. Rp327 triliun, naik 5,9% dibandingkan tahun 2022.

Sebagai perbandingan, Temasek milik negara Singapura memiliki aset sebesar S$662 miliar atau sekitar Rp 7,547 triliun per 31 Maret 2024. Presentasi refleksi oleh Berkshire Hathaway Holding

Wakil Menteri Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Naval Neli mengatakan, dalam laporan keuangan ini pihaknya sejajar dengan berbagai perusahaan di dunia. Ia mengatakan, model konglomerasi yang paling mirip dengan BUMN di Indonesia dari segi komposisinya adalah Berkshire Hathaway yang memiliki lini bisnis finansial dan non finansial. 

“Kami menargetkan Berkshire Hathaway,” kata Nellie kepada Business pekan lalu (17/9/2024).

Dia mengatakan, laporan keuangan konsolidasi BUMN disusun secara bertahap. Setelah direktur keuangan 65 BUMN menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit, kementerian melakukan merger dengan mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. 

“Juga dilakukan pembatalan, karena ada transaksi antar BUMN, supaya tidak dihitung dua kali (penghitungan ganda), transaksinya dibatalkan [salah satu proses eliminasi],” ujarnya. 

Dijelaskannya pula, dibuatkan rekening khusus untuk keuangan BUMN sehingga kurang dipahami, karena pada bagian ini dicatat harta nasabah, simpanan dan simpanan yang terbagi atas harta dan kewajiban dan belum dibagi akhir-akhir ini. yang panjang. . 

Nellie mengatakan laporan keuangan konsolidasi tersebut akan ditinjau secara singkat oleh Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (EY). Oleh karena itu, ketika BUMN menyampaikan kepada kementerian, Laporan Keuangan masing-masing BUMN diperiksa oleh KAP yang terdaftar.

Menurutnya, pelaporan dan pemantauan yang lengkap terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (FSAS) merupakan bentuk akuntabilitas dan media untuk mengkomunikasikan transparansi kepada masyarakat. 

Portofolio BUMN sangat luas dan kompleks, ini merupakan bentuk tanggung jawab atas kompleksitas yang ada di BUMN. Setiap tahun ada laporan ke publik tentang akuntabilitas dan transparansi yang memang kita punya, ujarnya. 

Neli menegaskan, pengelolaan keuangan BUMN selama ini harus ada proses yang dapat dipertanggungjawabkan dan perlu dijabarkan secara mendalam. 

“Ketika kualitas transparansi [transparansi] di bawah [BUMN] membaik, keterbukaan informasi di [Kementerian BUMN] juga menjadi pionir. Kami bilang itu dimulai karena sebelum tahun 2020 belum ada proses integrasi seperti itu. [Laporan keuangan konsolidasi BUMN] tahun 2021 pada periode 2020 dibandingkan tahun 2019,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA