Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merilis Laporan Keuangan Konsolidasian BUMN Tahun 2023. Laporan ini merupakan kompilasi dari 65 BUMN yang diawasi langsung oleh kementerian. Aset badan usaha milik negara mencapai Rp10.401,5 triliun, meningkat 6,26 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu, dan meningkat Rp9.788,64 triliun. 

Sedangkan pendapatannya tercatat sebesar Rp 2.932,64 triliun pada periode sebelumnya. 

Dalam laporan keuangan bersama disebutkan Selasa (24/9/2024), peningkatan aset BUMN terutama ditopang oleh aset lembaga keuangan dan aset investasi surat berharga yang meningkat dari Rp4.203,37 triliun menjadi Rp4.668,73 triliun atau meningkat 11,07 triliun. % 

Di posisi tersebut, yang mendukung adalah bank umum yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, dan BTN. Selain itu, peningkatan kekayaan BUMN disebabkan oleh pertumbuhan aset tidak lancar yang meningkat dari Rp3.998,109 triliun menjadi Rp4.185,71 triliun pada tahun 2023.

Peningkatan unsur akuntansi ini berasal dari nilai investasi BUMN pada aset infrastruktur dan konsesi. Sedangkan aset lancar mencapai Rp1.547,05 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp1.587,17 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh membaiknya nilai piutang. 

Laporan keuangan konsolidasi juga menunjukkan total kewajiban yang terdiri dari dana pihak ketiga perbankan, pinjaman komersial, dan pinjaman berbunga yang diambil oleh badan usaha milik negara mencapai Rp 6 triliun 957,43 triliun. Dari jumlah tersebut, pinjaman dari sektor perbankan dan asuransi sebesar 4 ribu 42,17 triliun, pinjaman komersial jangka panjang dan jangka pendek sebesar 1.287.64 triliun, dan utang keuangan sebesar 1.627.63 triliun krone. Jumlah tersebut meningkat 4,03 persen menjadi Rp6.687.976 triliun dibandingkan periode 2022.  

Jika dirinci, peningkatan kewajiban BUMN terutama terjadi pada perusahaan keuangan yang meningkat menjadi Rp4.042,176 triliun dari sebelumnya Rp3.803,37 triliun. 

Sedangkan pada korporasi non-keuangan, liabilitas jangka pendek meningkat 9 persen menjadi Rp1.192,29 triliun dari Rp1.093,76 triliun. Selain itu, liabilitas jangka panjang turun 3,79 persen dari Rp1.790,82 triliun menjadi Rp1.722,97 triliun. 

Selain itu, Kementerian Dalam Negeri mencatat modal yang tersedia di Badan Usaha Milik Negara mencapai Rp3.444.070 miliar. 3 ribu Rp 100,67 triliun meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Peningkatan tersebut terutama ditopang oleh saldo akumulasi sisa keuntungan yang meningkat sebesar Rp217,7 triliun dibandingkan suntikan likuiditas Penyertaan Modal Negara (PMN) dari uang pajak sebesar Rp35,3 triliun. 

Sementara laporan laba rugi menyebutkan total laba usaha BUMN mencapai Rp2.932,64 triliun pada tahun lalu, meningkat 0,46 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar Rp2.918,97 triliun. Kenaikan tipis ini disebabkan oleh penurunan pendapatan subsidi dan kompensasi dari Rp525 triliun menjadi Rp404,82 triliun. Penurunan pos akuntansi ini tidak diimbangi dengan peningkatan penjualan dari Rp1.914,77 triliun menjadi Rp1.983,11 triliun atau tumbuh 3,57 persen. 

Namun, penurunan harga pokok penjualan membantu pertumbuhan laba. Nilai barang yang dijual dilaporkan meningkat dari 1.983,48 triliun krone menjadi 1.951,57 triliun krone. Sedangkan biaya asuransi meningkat dari Rp92,92 triliun menjadi Rp71,84 triliun. 

Setelah dikurangi beban usaha sebesar Rp522,71 triliun, laba usaha BUMN menjadi Rp458,35 triliun sepanjang tahun 2023, meningkat 4,94 persen dari tahun 2022 sebesar Rp436,75 triliun. Perusahaan yang dimiliki akan menjadi 327 triliun, Rp 12 triliun, meningkat 5,9% dari tahun 2022.

Sebagai perbandingan, Temasek milik negara Singapura memiliki total aset sebesar S$662 miliar atau sekitar Rp 7,547 triliun pada 31 Maret 2024. Presentasi opini kepada Berkshire Hathaway Holding

Nawal Nely, Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), mengatakan untuk laporan keuangan ini, pihaknya melakukan analisis komparatif dengan berbagai konglomerat di seluruh dunia. Dia mengatakan, model konglomerasi yang paling mirip dengan BUMN di Indonesia dari segi komposisinya adalah Berkshire Hathaway yang memiliki divisi bisnis keuangan dan non keuangan. 

“Kami melakukan pengukuran dari Berkshire Hathaway,” kata Nely kepada Bisnis pekan lalu (17/9/2024).

Dia mengatakan, laporan keuangan konsolidasi badan usaha milik negara tersebut disusun secara bertahap. Setelah pengelola keuangan 65 BUMN menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit, kementerian kemudian memulai konsolidasi melalui standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. 

Eliminasi juga dilakukan, karena ada transaksi antar BUMN, sehingga tidak dihitung dua kali (penghitungan ganda), transaksi dieliminasi [salah satunya melalui metode eliminasi], ujarnya. 

Dijelaskannya juga, dibuatkan rekening khusus untuk perusahaan keuangan agar tidak terjadi kesalahpahaman, karena sektor ini mencatat uang nasabah baik simpanan, simpanan, dan pinjaman yang terbagi dalam bentuk aset dan pinjaman yang terbagi pendek. dan waktu yang lama. . 

Nely mengatakan, laporan keuangan konsolidasi tersebut telah menjalani audit terbatas oleh Kantor Akuntan Ernst and Young (EY). Oleh karena itu, ketika BUMN diserahkan ke kementerian, laporan keuangan masing-masing BUMN telah diaudit oleh KAP yang terdaftar.

Menurutnya, pelaporan secara rinci dan kepatuhan terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) merupakan bentuk akuntabilitas dan cara mengkomunikasikan transparansi kepada publik. 

“Portofolio BUMN begitu besar dan kompleks sehingga ini merupakan semacam tanggung jawab atas kompleksitas yang ada pada BUMN.” Apa sebenarnya yang kita punya,” katanya. 

Nely menegaskan, untuk mengelola keuangan perusahaan pelat merah tersebut, harus ada proses akuntabilitas dan perlu ada detail. 

Makanya kualitas keterbukaan [transparansi] di bawahnya [BUMN] sudah membaik, keterbukaan di dalamnya [kementerian BUMN] juga menjadi prioritas. Kami bilang begitu karena sebelumnya tidak ada proses konsolidasi seperti itu. 2020, telah diluncurkan. “Kami merilis angka-angka utama [laporan keuangan konsolidasi BUMN] periode 2020 beserta kumpulan tahun 2019,” ujarnya.

Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita dan WA Channel