Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah dan DPR RI menggelar pertemuan maraton membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 atau tahun pertama pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

Salah satu pembahasan yang fokus pada kegagalan APBN 2025 khususnya, pembahasan alot tersebut bukan dilakukan oleh DPR dan pemerintah, melainkan di kubu pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri. 

Sejak awal rencana APBN 2025 sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,45% hingga 2,82% terhadap produk dalam negeri (PDB). Angka tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Drawati. 

Namun rencana defisit APBN 2025 sebesar 1,5% muncul saat pemerintah menggelar Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Rabu (5/6/2024).  

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monarfa secara independen mengatakan, pemerintah bisa menekan defisit di bawah ini. 

“Kami berharap Menteri Keuangan dan KPK 

Menurut Suharso, defisit kurang dari 2% akan memberikan ruang yang cukup bagi presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming untuk melaksanakan program-programnya. 

Suharso mengatakan, saat ini tidak semua program Prabowo masuk dan tidak semuanya konsisten dengan perencanaan. Untuk itu, perlu ada ruang bagi pemerintahan Prabowo untuk lebih leluasa mengelola anggaran guna mendukung program-programnya. 

Usulan Suharso, yakni mengurangi anggaran di Kementerian/Lembaga (K/L) untuk mengurangi defisit pada kisaran 1,5% hingga 1,8% PDB.  

“Kalau mau, mungkin kita bisa bermain-main dengan tarif K/L atau biaya lain yang lebih mungkin [diturunkan],” ujarnya. 

Realisasi defisit anggaran tahun 2023 tercatat sebesar Rp 347,6 triliun atau 1,65% terhadap PDB. Sedangkan tahun ini defisitnya dipatok sekitar 2,8%.  

Berbeda dengan Suharso, dalam kesempatan terpisah, Anggota Partai PDIP Edy Wuryanto yang mengutarakan pendapat partainya di KEM-PPKF ingin APBN direncanakan surplus pada tahun depan.  

“Defisit menyebabkan surplus anggaran atau defisit 0%,” ujarnya, Selasa (28/5/2024). 

Edy mengatakan, pemerintah saat ini tidak boleh membebani pemerintahan berikutnya dengan beban defisit.

  Pesan Tersembunyi Sri Mulyani untuk Prabowo 

Ekonom Center for Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda sangat menilai usulan defisit Sri Mulyani yang hampir menyentuh batas atas 3% merupakan pesan yang perlu diwaspadai oleh pemerintahan baru. 

Bukan hanya nilai tukar rupee yang melemah dan berdampak pada pembiayaan utang atau sebagian defisit, tapi juga besarnya belanja APBN untuk program tahun depan. 

Akibatnya, tantangan pengelolaan APBN ke depan sangat berat dan beban program sangat besar serta volume pajak yang tidak maksimal. Program-program ambisius seperti IKN, PSN, dan makan siang gratis harus dipertimbangkan kembali.

Nailul mengatakan, pemerintah bisa mengkaji ulang anggaran infrastruktur. Pasalnya, banyak anggaran terkait infrastruktur di masa Presiden Jokowi yang mungkin dipangkas. 

Kemudian adaptasi terhadap program ambisius presiden baru juga bisa dilakukan, misalnya tujuan penyediaan makanan bergizi. 

“Saya kira maksud SMI [Sri Mulyani Drawati] dalam penyusunan KEM-PPKF 2025 itu [Prabowo] berhati-hati dalam mengelola utang negara,” kata Bisnis, Minggu (9/6/2024). 

Sama seperti Suharso yang menyatakan akan mengurangi belanja K/L untuk mengurangi defisit, Presiden terpilih Prabowo Subianto juga mengindikasikan akan mengurangi anggaran IKN.  

Ia berencana hanya mengeluarkan dana sebesar Rp16 juta juta setiap tahunnya untuk pengembangan situs peninggalan Jokowi tersebut. Sedangkan dalam tiga tahun terakhir, Sri Mulyani telah menyalurkan hingga Rp72,3 triliun ke IKN. 

Di sisi lain, Prabowo mempunyai janji-janji politik yang akan ditepati ketika ia resmi menjabat sebagai Presiden RI. Salah satu janji yang ditunggu-tunggu masyarakat adalah makan siang gratis atau bergizi. 

Presiden terpilih Indonesia, Prabowo Subianto, mengaku memiliki rencana program makan siang gratis tersebut akan dibiayai APBN. Hal ini tentu akan menambah beban APBN karena anggaran makan siang gratis diperkirakan mencapai Rp 400 miliar. 

Lantas, manakah yang akan dipilih oleh penguasa dan Prabowo? Mengurangi defisit sambil memotong belanja, membutuhkan tambahan pendapatan, atau menambah utang? 

Sumber: Kementerian Keuangan 

*APBN 2024 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel