Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Perdagangan (Kamandag) mendukung reformasi Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk perdagangan inklusif dan berkelanjutan.

Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Organisasi Perdagangan Dunia merupakan pilar utama sistem perdagangan multilateral. Oleh karena itu, ia mengatakan perlunya dialog terbuka mengenai reformasi WTO untuk mempertahankan sistem yang relevan.

“Hal ini diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif, inklusif, dan berkelanjutan sekaligus memperkuat stabilitas rantai nilai global kita,” kata Budi dalam keterangan tertulis, Minggu (17/11/2024).

Budi melanjutkan, Organisasi Perdagangan Dunia tetap menjadi tulang punggung sistem perdagangan multilateral karena memberikan kerangka penting untuk menyelesaikan permasalahan bersama antar perekonomian yang berbeda.

“Untuk menjaga relevansi dan efektivitas WTO, kita harus melakukan reformasi yang berarti,” tambahnya.

Budi menilai penting untuk mempercepat pembahasan reformasi penyelesaian sengketa WTO dengan memprioritaskan reformasi sistem penyelesaian sengketa bilateral melalui penunjukan anggota Appellate Body.

Dia mengatakan penting untuk mengembalikan kepercayaan anggota terhadap Organisasi Perdagangan Dunia dan memperkuat kredibilitasnya dalam menyelesaikan perselisihan perdagangan.

Selain itu, Budi juga memandang pentingnya memastikan akses pasar yang adil dan merata bagi produk pertanian, khususnya dari negara berkembang. Begitu pula dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) dari negara berkembang untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional.

“WTO dapat membantu dengan memberikan bantuan teknis, peningkatan kapasitas, dan menghilangkan hambatan non-tarif yang sangat berdampak pada UKM, sehingga mendorong pasar global,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Jayatmiko Brace Witjaksonu mengatakan pemerintah berkomitmen mendorong inklusi dan mendukung pasal khusus pemberdayaan ekonomi perempuan dalam Deklarasi Menteri MC13.

Menurutnya, pemerintah juga memahami pentingnya perlindungan lingkungan dan berupaya mengurangi perubahan iklim dengan menghilangkan permasalahan lingkungan.

Namun, Jayatmiko menambahkan bahwa penting juga untuk memastikan bahwa kebijakan lingkungan terkait perdagangan tidak melakukan diskriminasi dan menciptakan hambatan yang tidak perlu terhadap perdagangan internasional, terutama bagi negara-negara berkembang.

Selain itu, pemerintah menegaskan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (FTAAP) Putrajaya merupakan inisiatif penting bagi integrasi kawasan Asia-Pasifik sejalan dengan Visi APEC 2040.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama, peningkatan kapasitas, dan fleksibilitas sangat penting untuk memastikan kemajuan di berbagai tingkat APEC. Langkah-langkah ini termasuk menciptakan kerangka kerja untuk integrasi bertahap dan mendukung perekonomian.

“Memaksimalkan potensi FTAAP secara penuh juga memerlukan penanganan isu-isu utama seperti fleksibilitas rantai pasokan, fasilitasi investasi dan penghapusan hambatan teknis terhadap perdagangan,” katanya.

Dengan menyamakan kedudukan, khususnya bagi UKM, kita dapat mengembangkan kawasan Asia-Pasifik yang lebih tangguh, inklusif, dan sejahtera, ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel