Bisnis.com, Jakarta – Soedradjad Jiwandono, ipar Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang juga menjabat Gubernur Bank Indonesia (1993-1998), mengkritik kebijakan pembiayaan ibu kota negara (IKN) yang bergantung pada utang. pemerintahan Presiden Joko Widodo. 

Meski tak setuju dengan pembangunan ibu kota baru, Drjad sapaan akrabnya menyoroti besarnya pendanaan IKN. 

“Kita harus memikirkan bagaimana membiayainya, kalau punya utang, kita mau pakai utang untuk membangun modal,” ujarnya usai tampil di Mid-Year Banking and Economic Outlook Infobank, Selasa (2/7/2024). . .

Dengan berkurangnya pendapatan negara dari pajak, hal tersebut tidak optimal. Pemerintah mencatat penerimaan pajak periode Januari-Mei 2024 mengalami penurunan sebesar 8,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Lebih lanjut, anggota Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming mengingatkan pemerintah bahwa tidak semua pergerakan di ibu kota bisa berhasil. Seperti halnya di Myanmar, pemindahan ibu kota tidak lancar dan jumlah penduduknya sedikit. 

“[Mereka] pergi ke hutan, tiba-tiba biaya hidup di sana menjadi mahal,” katanya.

Hal ini memprihatinkan, sebab pembangunan IKN membutuhkan anggaran lebih dari Rp 400 triliun. Dimana 20% pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau mencakup sekitar Rp 93 triliun. 

Sedangkan pemerintah menganggarkan Rp72,3 triliun untuk pembangunan IKN pada tahun 2022 hingga 2024. 

Artinya, total pendanaan yang diberikan pemerintah hanya tersisa Rp 20,7 triliun. Sementara itu, banyak investor, terutama asing, yang dikabarkan tidak masuk ke IKN. 

Rincian IKN pada anggaran 2024 mencapai Rp 40 triliun. Selanjutnya anggaran IKN Nusantara mencapai Rp5,5 triliun pada tahun 2022, disusul Rp27 triliun pada tahun 2023. Total anggaran APBN yang dikeluarkan untuk IKN mencapai Rp72,3 triliun.  

Sedangkan posisi utang pemerintah pada akhir Mei 2024 mencapai Rp8.353,02 triliun. Dengan jumlah utang tersebut, rasio utang pemerintah pada akhir Mei 2024 tercatat sebesar 38,71% terhadap PDB.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel