Bisnis.com, JAKARTA – Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pekerjaan di Ibu Kota Negara (IKN) hingga Juli 2024 pun menarik perhatian media asing.

Salah satu media asing yang memberitakan hal tersebut adalah Channel News Asia (CNA) yang merupakan media asal Singapura. Media tersebut menulis artikel berjudul “Jokowi mungkin menunda pindah ke Nusantara; kekurangan air dan listrik memperlambat pembangunan di ibu kota baru Indonesia”.

Dalam laporannya yang diterbitkan Rabu (7/10/2024), terungkap alasan Jokowi menunda pekerjaan di IKN karena tidak ada air dan listrik. Padahal sebelumnya Jokowi sangat berharap bisa mulai menjabat di IKN pada Juli 2024.

“Airnya sudah siap? Listriknya sudah siap? Tempatnya sudah siap? Semua sudah siap, kita akan bergerak,” kata Jokowi yang dikutip CNA.

CNA menyebut permintaan Jokowi untuk segera berkantor di IKN merupakan langkah meningkatkan kepercayaan investor terhadap mega proyek. Apalagi, baru-baru ini Ketua Umum IKN Bambang Susantono dan Wakil Ketua Umum IKN Dhony Rahajoe mengundurkan diri dari jabatannya.

Proyek senilai US$32 miliar ini dilaporkan kesulitan menarik investor dan mengalami penundaan. Faktanya, proyek-proyek infrastruktur besar belum selesai sebelum HUT ke-79 Republik Indonesia.

Media tersebut juga memuat pernyataan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang melaksanakan pembangunan infrastruktur di IKN yang melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa sarana dan prasarana di ibu kota baru belum selesai. .

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku tak ingin pindah ke IKN jika infrastrukturnya belum siap. Selain itu, dia menegaskan, Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota negara juga akan diterbitkan setelah melihat perkembangannya.

Kata Jokowi kepada wartawan, Senin (8/7) / “Jokowi mengatakan kepada wartawan, “Kami sedang melihat apa yang ada di lapangan, kami tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum ada. Jangan dipaksakan, semua orang bisa melihat di mana letak lapangannya. ” 2024).

Menurut dia, keputusan presiden mengenai pemindahan IKN bisa diberikan sebelum masa jabatannya, dan bisa diberikan pada masa pemerintahan baru dipimpin Prabowo Subianto.

Kata Jokowi: “Perpresnya mungkin sebelum [pergantian pemerintahan], mungkin setelah Oktober. Kita lihat saja situasinya.”

Sementara itu, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengumumkan air dan listrik di IKN akan tersedia pada 15 Juli 2024.

“Tanggal [15 Juli] akan ada komisi. Lalu tanggal 18 Juli lihat apakah airnya insya Allah bagus,” kata Basuki kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024). 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan Jaringan WA