Bisnis.com, JAKARTA – Ikatan Pengusaha Makanan Manisan (IPKB) menyebut penyebab utama bangkrutnya dan pemutusan hubungan kerja (PHK) pabrik tekstil dalam negeri di Indonesia adalah ketatnya persaingan dengan produk impor, khususnya dari China.

Ketua IPKB Nandi Kherdiaman mengatakan membanjirnya impor yang sangat murah menyulitkan industri lokal untuk bersaing bahkan melalui jalur ilegal.

“Kebijakan proteksi terhadap industri dalam negeri yang masih belum optimal, dan rendahnya tingkat pemanfaatan kapasitas industri TPT dalam negeri semakin memperburuk keadaan,” kata Nandi dalam keterangannya, Selasa (03/09/2024).

Akibat membanjirnya impor murah, perusahaan tekstil mengurangi kapasitas produksi sebesar 30-40% dari total kapasitas produksi yang tersedia, menurut Nandi. 

Ia mencontohkan, pada tahun 2023 volume ekspor industri TPT Tanah Air akan mengalami penurunan dan mencapai level terendah dalam 9 tahun terakhir. Menurut dia, situasi ini menyebabkan banyak perusahaan tutup dan PHK massal.

Diakui Nandi, industri dalam negeri sulit bersaing dengan produk impor dari China, antara lain karena harganya yang jauh lebih murah. Menurutnya, produk-produk asal negeri tikar bambu seringkali dijual dengan harga yang sangat murah, bukan hanya karena volume produksinya, tapi juga karena praktik yang tidak adil seperti penagihan yang tidak memadai dan subsidi pemerintah China kepada produsen lokal.

“Hal ini akan membuat produk tekstil Tiongkok semakin kompetitif di pasar Indonesia,” ujarnya. 

Terkait rencana pemerintah yang mengenakan bea masuk tinggi terhadap produk tekstil asal Tiongkok, Nandi mengakui kebijakan tersebut dapat membantu mengurangi impor dan memberikan lebih sedikit ruang bagi industri lokal untuk berkembang.

Namun, dia menilai bea masuk yang tinggi saja tidak cukup. Menurutnya, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan langkah komprehensif seperti memperkuat pengendalian impor ilegal, menetapkan standar kualitas yang ketat, serta mendukung inovasi dan meningkatkan kapasitas produksi industri lokal.

Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja yang terkena PHK bertambah 3.377 orang menjadi 46.240 orang pada Agustus 2024. Data sebelumnya, yakni hingga Juli 2024, Kementerian Ketenagakerjaan menerima notifikasi sedikitnya 42.863 orang. akan dipecat. 

Indah Anggoro Putri, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, menemukan PHK terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah, DKI Jakarta, dan Banten.

“Manufaktur antara lain tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki akan menjadi sektor yang paling banyak melakukan PHK hingga Agustus 2024,” kata Indah dalam rapat di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2024).

Lebih spesifiknya, PHK di Jawa Tengah dan Banten terutama terjadi di sektor manufaktur, dan di DKI Jakarta terjadi pada sektor jasa seperti restoran dan kafe.

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA