Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah Malaysia yang dipimpin Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersiap segera menerapkan kebijakan tidak populer yang diperkirakan akan menimbulkan reaksi keras. Pemerintah Malaysia bersiap menaikkan harga bensin RON 95 dengan menghapus subsidi.

Menteri Perekonomian Rafiji Ramli meyakini kebijakan kenaikan harga bensin baru bisa dilakukan pada pertengahan tahun 2025. Kebijakan yang sensitif secara politik ini telah ada sejak lama dan merupakan kunci untuk meyakinkan investor bahwa mereka serius dalam melakukan reformasi fiskal.

“Kami siap menghadapi situasi sulit di masa depan,” kata Rafizi kepada Bloomberg dalam wawancara yang disiarkan pada Senin (21/10/2024) pukul 11.00 waktu Hong Kong.

Dalam skenario kenaikan bahan bakar ini, bensin di Malaysia dijual dengan harga 2. Untuk minyak yang tidak disubsidi, 15% negara tetangga terkaya membayar dengan harga pasar. Selebihnya, seperti saat ini, akan tetap menggunakan harga subsidi.

Kebijakan penghapusan subsidi diperkirakan menghemat 8 miliar ringgit (US$1,9 miliar) pemerintah per tahun. Namun, pemerintah menyadari bahwa kenaikan harga bensin dapat memicu kenaikan harga putaran kedua dan menyebabkan lonjakan inflasi.

Kenaikan harga ini merupakan yang pertama sejak pemerintah Malaysia menghapus subsidi solar pada tahun ini.

“Ini adalah keputusan satu generasi yang mempengaruhi kehidupan semua orang.”

Penghapusan subsidi solar pada bulan Juni sangat merugikan pemerintahan Anwar, karena koalisi yang berkuasa kalah dalam pemilihan sela yang berlangsung setelah koalisi mendapatkan kembali kepercayaan dari para pemilik. Harga bensin yang lebih tinggi berarti tarif yang lebih tinggi bagi pemerintahan Anwar. RON 95 adalah dukungan populer untuk pasalnu bensin.

“Saya pikir, dan tanggung jawab kita di pemerintahan adalah memastikan bahwa kita menjalankan [pemerintahan] ini dengan baik sehingga berkelanjutan,” kata Rafizi, sehari setelah Anwar mengumumkan rencana belanja pemerintah untuk merangsang perekonomian.

Menurut Rafizi, kekhawatiran terbesar pemerintah adalah inflasi, meski kenaikan harga RON 95 hanya akan dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat.

“Sifat perekonomian Malaysia adalah ketika ada tanda-tanda kenaikan harga bahan bakar, Anda mulai melihat segalanya naik,” kata akuntan berusia 47 tahun itu.

Dalam pemodelannya, jika harga naik, setidaknya diperlukan siklus 12 bulan sebelum inflasi stabil di kisaran 2%, ujarnya.

Pemerintah memperkirakan inflasi akan berada antara 2% dan 3,5% pada tahun 2025 dan antara 1,5% dan 2,5% pada tahun 2024. Perkiraan 3,5% adalah “skenario terburuk” yang menurut perkiraan Rafizi dapat dihindari jika negara tersebut terus menggunakan sistem penetapan harga bensin dua tingkat.

Opsi lainnya adalah harga mengambang untuk Ron 95, seperti yang telah dilakukan untuk solar mulai Juni 2024. Kebijakan yang diambil adalah memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang membutuhkan untuk memitigasi dampak kenaikan biaya. Namun dengan hanya 60% tenaga kerja Malaysia yang bekerja di sektor formal, bantuan tidak menjangkau semua orang, katanya.

Apapun mekanismenya, Anwar tidak bisa menunda tindakan yang semula direncanakan pemerintah pada tahun ini. Gaji sektor publik yang tinggi dan beban pensiun mendorongnya untuk mengumumkan kenaikan belanja tahunan terbesar di Malaysia pada hari Jumat.

Untuk mengimbangi biaya-biaya tersebut, ia mengandalkan pemotongan subsidi dan basis pajak yang lebih luas untuk mengurangi defisit fiskal dari 4,3 persen pada tahun 2024 menjadi 3,8 persen dari produk domestik bruto pada tahun depan. Pemerintah berjanji akan mengurangi defisit anggaran hingga 3% PDB dalam jangka menengah.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan saluran WA