Bisnis.com, DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luxut Pandjaitan mengirimkan pesan khusus kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden RI 2024-2029 jelang World Water Forum 2024 di Bali. .

Pesan khusus Luhut disampaikan saat peluncuran buku Citarum Harum guna melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 (Perpres).

Usai pemaparan resmi, Luhut menjelaskan buku tersebut akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam waktu dekat.

“Saya juga berterima kasih atas buku ini.” Ini baik. Kami akan menyerahkannya kepada presiden. Kami akan lakukan sesuai perintah Presiden,” kata Luxut dalam jumpa pers di The Laguna Resort, Selasa (21/21). 5/2024).

Luhut kemudian menjelaskan secara singkat perjalanannya menguasai Sungai Citarum. Ia pertama kali berkunjung pada tahun 2018 dan mengakui kondisi Sungai Sitarum sangat memprihatinkan.

Pada kunjungan pertama saya mendapat informasi bahwa hulu Sungai Sitarum kosong dan rawan longsor. Selain itu, pinggir sungai juga dipenuhi sampah.

Bahkan, kata Luhut, kondisi Sungai Sitarum saat itu mendapat perhatian media asing dan disebut sebagai sungai paling kotor di dunia. 

“Bencana dimana-mana, Kualitas air buruk masuk ke saluran irigasi, masuk ke Waduk Saguling dan Jatiluhur. Ikan makan tanah, makan ikan Hasil penelitian, Masa “kalau ibu tidak subur (reproduksi), berarti anaknya bisa jadi cacat,” kata Luhut.

Oleh karena itu, Luxut menegaskan, persoalan penguasaan Sungai Citarum harus menjadi fokus Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan.

“Mari kita tunjukkan kepada presiden terpilih bahwa program ini tidak akan berhenti,” ujarnya. “Sungai-sungai yang menjadi sumber kehidupan banyak yang kotor. Ini akan menjadi pelajaran dan pendidikan bagi negara kita,” ujarnya.

Padahal, kata Luhut, pemerintahan di masa depan bisa memasukkan biaya pengendalian sampah ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Sampah mempunyai konsekuensi, dan saya pikir hal ini akan mengubah pola pikir kita untuk berbuat cukup banyak untuk menghitung sampah. Jadi nanti harus dimasukkan ke dalam APBN dengan dana, jadi dimasukkan ke dalam APBN. Itu juga gagal dengan PP saat ini.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel.