Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah memastikan perundingan pelarangan subsidi bahan bakar sepeda motor akan dibatalkan, namun tidak menutup kemungkinan adanya pembatasan pada kelompok tertentu.

Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Investasi (MANCO Marineves) Luhut Binsar Panjaitan menegaskan pemerintah tidak akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) untuk sepeda motor. 

Luhut mengatakan, karena bahan bakar bersubsidi dijamin tersedia untuk 130 juta sepeda motor, maka pemerintah tidak akan mengubah harga jual atau beli bahan bakar bersubsidi komoditas tersebut.

Hal itu diungkapkannya usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan secara resmi Program Golden Visa di Grand Ballroom, Ritz Carlton Jakarta, Kamis (25/7/2024).

Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku ingin mengatakannya lagi. Pembelian pertalite seharga 130 juta sepeda motor dan harganya tidak berubah. Tidak akan ada hal seperti itu,” katanya kepada wartawan.

Meski demikian, Luhut tidak menutup kemungkinan masih ada kemungkinan pembatasan subsidi BBM bagi mereka yang mampu.

Oleh karena itu, mereka yang tidak menjadi sasaran tidak akan bisa mendapatkan BBM dengan harga subsidi. Ia yakin Indonesia bisa menghemat sekitar Rp45 triliun jika subsidi BBM diterapkan dengan baik dan tepat sasaran.

“Sekarang kita hitung, kenapa saya harus mensubsidi BBM? Itu kerugian besar bagi kita. Harusnya kita menghemat rubrik 45 triliun atau lebih. Nah sekarang kita berpikir bagaimana cara menghitungnya,” ujarnya.

Sementara itu, Luhut juga mengatakan pemerintah saat ini sedang mempertimbangkan cara untuk meningkatkan kualitas kandungan sulfur pada bahan bakar di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah akan mengurangi kandungan sulfur pada bahan bakar yang ada. Maka dengan opsi tersebut, kata Luhut, kemungkinan besar biaya produksi akan meningkat sehingga harga BBM bagi masyarakat yang tidak bersubsidi akan berangsur-angsur naik.

Meski demikian, Luhut mengatakan kenaikan BBM akan dilakukan secara bertahap agar tidak membebani masyarakat. Oleh karena itu, kami kira kalau ini dikonsolidasikan, dengan reformasi lebih lanjut, lama kelamaan kenaikannya bisa mencapai 10 atau 20 rupee, jadi tidak terasa, ”pungkas Luhut.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel