Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan mendapat tugas baru untuk memimpin kelompok kerja perbaikan iklim investasi hulu minyak dan gas (migas) atau hulu migas. . . 

Perbaikan iklim investasi bertujuan untuk menyederhanakan perizinan, perbaikan kontrak, dan manfaat menarik lainnya bagi investor yang baru-baru ini beralih ke pengeboran laut dalam. 

Pak Luhut koordinator, maksudnya gugus tugas antar kementerian, kata Jodi Mahardi, Wakil Menteri Koordinator Bidang Kelautan dan Perikanan Jodi Mahardi, saat ditemui di Jakarta, Rabu (31/7/2024). ). 

Melalui gugus tugas ini, kata Jodi, pemerintah akan melakukan pembenahan di bidang perpajakan, perizinan, dan percepatan pengembangan di bidang tersebut. 

“Pajaknya lebih menguntungkan, kita bisa mengatur EOR,” ujarnya.

Seperti diketahui, S&P Global saat ini menempatkan Indonesia di peringkat 9 dari 14 negara dalam Overall Attractiveness Rating E&P-Asia Pacific per Juni 2024. 

Indonesia, menurut survei S&P Global, masih jauh di bawah Malaysia dan Filipina yang masing-masing menduduki peringkat ke-3 dan ke-5 dalam daya tarik investasi di kawasan Asia Pasifik.

Peringkat daya tarik Indonesia secara keseluruhan berada di angka 5,30, dengan skor untuk aspek hukum dan kontrak 5,34, sistem fiskal 5,11, risiko minyak dan gas 5,40, serta aktivitas dan keberhasilan 5,25. 

Diberitakan sebelumnya, Indonesian Petroleum Association (IPA) menyatakan Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas dibandingkan beberapa negara di kawasan Asia.

Presiden IPA sekaligus Presiden Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusof mengatakan beberapa negara telah melakukan perbaikan fiskal dan kemudahan investasi dibandingkan Indonesia dalam 5 tahun terakhir.  

Meski demikian, Yuzaini tak memungkiri bahwa pemerintah telah melakukan perubahan besar dalam hal kenyamanan dan insentif investasi di sektor hulu migas dalam negeri belakangan ini.

“Saat ini Indonesia hanya nomor 4 di Asia dalam indeks daya tarik investasi, beberapa negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam sudah maju lebih cepat,” kata Yuzaini pada diskusi panel ’48th IPA Convex’, BSD Tangerang, Selasa ( 14/5/2024).

Yuzaini mengatakan, pemerintah bersama kontraktor kerja sama (KKKS) sebaiknya kembali duduk untuk menata insentif fiskal dan fasilitas investasi yang lebih menarik guna meningkatkan persaingan di tingkat daerah.  

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran WA