Bisnis.com, JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memberikan iuran wajib perumahan rakyat (Tapera) kepada swasta menuai pro dan kontra dari masyarakat. Banyak yang meragukan kebijakan ini bisa menyelesaikan permasalahan keterlambatan perumahan yang selama ini tidak terselesaikan.

Ada yang menilai kebijakan iuran Tapera bisa menjadi angin segar untuk mengatasi ketimpangan kepemilikan rumah. Sementara ada pula yang menilai program Taper tidak realistis dan hanya menambah beban masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pengarah Pusat (DPP) Himpunan Habitat dan Perumahan Rakyat (Himpera), Ari Tri Priyono mengaku pihaknya mendukung upaya pemerintah mengumpulkan iuran Tapera dari pekerja swasta.