Bisnis.com, Jakarta. – Transaksi perjudian online masih menjadi topik hangat di Indonesia. Kontroversi kembali mengemuka setelah pemerintah mengusulkan agar korban perjudian online mendapat bantuan sosial (banzos).

Transaksi perjudian online seringkali menggunakan dompet digital (e-wallet) atau rekening bank, kata Naylul Huda, direktur ekonomi digital dan ekonom di Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (SELIOS).

“[Transaksi judi online] perputarannya cepat, tapi biasanya pembayaran dan pembayarannya cepat, jadi Rp 300 triliun apa pun dompet digital atau [rekening] banknya,” kata Huda kepada Bisnis, Selasa (18/6/2024).

HUDA menyatakan bahwa perjudian dilarang secara hukum di negara bagian tersebut dan oleh karena itu mereka yang melakukan perjudian online dengan sengaja melanggar undang-undang yang ada.

Dalam situasi seperti ini, menurutnya, tidak tepat jika bantuan sosial diberikan kepada para korban.

“Mereka tidak bisa disebut korban. Mereka bisa disebut korban jika tidak tertipu untuk berinvestasi di perjudian online,” ujarnya.

HUDA meminta revisi berdasarkan apakah penerima bansos itu miskin atau tidak. Jika ditambah dengan syarat bukan seorang penjudi online, hal tersebut harus dibuktikan dengan data.

“Fitur atau ketentuan tambahan jangan sampai menjadi batu tulis kosong dalam mempermainkan data penerima bansos,” ujarnya.

Ia juga merekomendasikan agar bantuan sosial yang diberikan pemerintah sebaiknya diberikan dalam bentuk natura, bukan dalam bentuk tunai. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan bantuan sosial.

Selain itu, jika sistem bansos memungkinkan seluruh pejudi online mendapat bantuan, maka akan berdampak buruk pada APBN.

“Jika semua pelaku judi online mendapat bansos maka anggaran akan bertambah dan target tidak terpenuhi. Ujung-ujungnya merugikan negara dan wajib pajak,” ujarnya.

DANA bersembunyi di balik Cs

Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan 3,2 juta warga berjudi online. Data warga yang terlibat dalam perjudian online meliputi pelajar, pelajar, dan ibu rumah tangga.

Koordinator Humas PPATK Natsir Konga mengatakan, dokumen identitas tersebut disiapkan dari 5.000 akun yang berhasil diblokir. Rata-rata pemain judi online yang teridentifikasi bermain lebih dari Rp 100.000 atau 80% dari 3,2 juta pemain yang teridentifikasi.

Natseer juga mengungkapkan bagaimana PPATK mengetahui apakah transaksi keuangan mencurigakan dari rekening yang diblokir ada kaitannya dengan perjudian online. Mekanismenya adalah bagaimana seorang penjahat dikirim ke bandar kecil dan tetap menjadi bandar besar. Alhasil, banyak uang senilai lebih dari Rp 5 triliun yang lari ke luar negeri.

Transaksi perjudian online ini tidak hanya menggunakan layanan bank tetapi juga e-wallet. Di Indonesia banyak sekali pemain e-wallet populer seperti Gopay, Ovo, Dana dan LinkAza.

“Ada juga e-wallet yang banyak digunakan. “Kami selalu berkoordinasi dengan pelapor untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan mencurigakan terkait perjudian atau kegiatan kriminal lainnya,” kata Natsir, Sabtu (15/6/2024) dalam diskusi online bertajuk “Mati dalam Kemiskinan Akibat Judi”. ).

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kmenkominfo) menyasar akun bandar online yang melakukan pembayaran di dompet digital (e-wallet).

Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai kewenangan untuk memblokir rekening keuangan, khususnya rekening bank atau e-wallet, kata Samuel Abrijani Pangerapan, Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Transaksi perjudian.

Ia menjelaskan, kewenangan tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019).

Bandar judi online menjadi sasaran pertama pemblokiran akun e-wallet, jelas Semuel. Nantinya, Anda akan mulai melihat uang mengalir ke pemain yang berjudi online.

Meski demikian, Semuel menjelaskan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan pihak yang berwenang melakukan pemblokiran.

“Tidak hanya e-wallet, bank juga diusulkan digunakan untuk penipuan dan kejahatan perjudian online. “Kalau e-walletnya ada di BI dan rekening banknya di OJK, maka yang diblokir harus orang yang mempunyai otoritas keuangan,” kata Semuel dalam acara ngopi bareng yang digelar di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta, Jumat (14/6/2024).

Diakui Samuel, pencairan dana melalui e-wallet merupakan fenomena baru di sektor perjudian online dan terus berkembang. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan Perlindungan Data Pribadi (PDP), penyedia e-wallet harus mencatat dengan jelas akun pengguna atau Electronic Know Your Customer (eKYC).

Samuel menegaskan, pengguna harus terverifikasi saat membuka akun dompet digital karena tak jarang pengguna yang tidak diketahui identitasnya digunakan oleh pelaku kejahatan.

“Dompet elektronik harus dicatat dan kepemilikannya dinyatakan dengan jelas. Jika dia mengizinkan untuk tidak memberikan data atau e-KYC, itu bisa menjadi tindak pidana. “Kami mulai menekankan apa yang terjadi jika akun-akun ini digunakan untuk kejahatan,” katanya.

Simak Google News dan berita serta artikel lainnya di channel WA