Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap penguatan anggaran negara (APBN).

Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Dasar (BKF) Kementerian Keuangan, menjelaskan pihaknya terus memantau kekuatan sentimen dunia terhadap APBN Indonesia. Menurut dia, APBN siap berperan sebagai tanggap darurat terhadap keadaan darurat global yang sewaktu-waktu bisa terjadi.

Ia menambahkan, upaya meredam sentimen global didasarkan pada isu-isu yang dapat berdampak langsung pada masyarakat. Menurut Febrio, ada langkah-langkah dalam APBN yang bisa digunakan untuk mengurangi risiko dunia, termasuk eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menurut Febrio, eskalasi konflik di Timur Tengah tidak akan berdampak signifikan terhadap keuangan publik hingga sisa tahun 2024. Selain itu, situasi perekonomian di negara-negara tersebut tampaknya paling baik dalam hal penguatan keuangan publik, nilai tukar rupee, dan tingkat pengetatan kebijakan moneter.

“Sesuai dengan dampak konflik Timur Tengah, APBN 2024 akan sangat aman untuk dilaksanakan pada akhir tahun ini. Apalagi kemarin rupee menguat dan suku bunga mulai turun. tahun,” ujarnya Febrio di Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Sementara itu, Febrio menambahkan, pihaknya akan terus memantau perkembangan konflik ini dalam rangka perbaikan anggaran tahun depan. Ia mengatakan, Kementerian Keuangan sedang menyiapkan langkah-langkah untuk menangani pelebaran sengketa APBN 2025.

Tantangan lainnya sebenarnya bagaimana kita bisa menunggu dan mengurangi ke tahun 2025 dengan situasi yang terus berlanjut, tambahnya.

Sebelumnya APBN membukukan defisit Rp153,7 juta pada Agustus 2024. Alasan utama peningkatan defisit adalah besarnya peningkatan belanja.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan defisit APBN mencapai Rp153,7 juta atau setara dengan 0,68% produk domestik bruto (PDB) negara. Defisit tersebut meningkat menjadi Rp93,4 juta atau 0,41% PDB dibandingkan bulan sebelumnya atau Juli 2024.

“Defisit APBN sebesar Rp153,7 triliun atau 0,68% PDB pada akhir Agustus. Sesuai dengan UU APBN 2024,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menjelaskan, pendapatan negara mencapai Rp1.777 triliun pada Januari hingga Agustus 2024 atau setara dengan 63,4% pendapatan. Pendapatan turun 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel