Bisnis.com, JAKARTA – DPR meminta bantuan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) (BPUI) atau Indonesia Financial Group (IFG) dalam menyelesaikan permasalahan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya. Dapat dipahami bahwa IFG berkomitmen menerima pengalihan polis Jiwasraya yang direstrukturisasi melalui PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life). 

Awalnya, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengucapkan terima kasih atas kerja IFG, namun untuk menjaga stabilitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sisa pekerjaan rumah (PR) harus diselesaikan. dilakukan. Salah satunya adalah nasib para pensiunan Jivasray yang tidak menerima dana pensiunnya. 

“Pekerjaan rumah selebihnya untuk para pensiunan, karena kami tetap bekerja di Jivasray. Tentu intinya pensiunan yang diasuransikan di Jivasray adalah pensiunan yang menderita permasalahan di sana,” kata Martin kepada VI. Rapat Dengar Pendapat Komisi DPR RI (RDP) dengan BPUI DPRK, Jakarta, Selasa (17/9/2024). 

Politisi Partai Nasdem itu menegaskan, DPRK terus mengingatkan IFG bahwa penyelesaian masalah adalah tanggung jawab bersama. Selain itu Wakil Ketua Komisi VI KDR RI, Ketua DPR Arya Bhima dari Partai PDIP juga meminta hal serupa agar para pensiunan Jeevasray segera mendapatkan haknya. 

“Ada satu hal terkait dengan para pensiunan, tambahan porsi sebesar 132 miliar rupiah untuk membantu pembayaran para pensiunan Jiwasray,” ujarnya. 

Sebelumnya, Persatuan Pensiunan Jiwasraya (PPJ) menuntut Jiwasraya membayar dana pensiun sebesar Rp 371 miliar. Ketua PPJ Pusat De Jong Adrian mengatakan dana pensiun tersebut merupakan hak 2.330 pensiunan Jiwasraj di seluruh Indonesia.

“Kalau dia [satu keluarga] beranggotakan sekitar 7.000 orang, rata-rata pendapatannya rendah. Oleh karena itu, kami meminta DPRK membantu menyelesaikan masalah ini bersama pihak-pihak yang berkepentingan atau terkait,” kata Dae Jeong saat audiensi di Komisi VI DPR RI. , Senin (26/08/2024).

Masalahnya, dukungan finansial ekuitas publik (PMN) yang diberikan IFG Life tidak mampu menutupi kebutuhan pembayaran utang para pensiunan Jiwasraya. Hal itu diungkapkan anggota Komisi ke-6 Partai Komunis Ukraina dari Fraksi Partai Keadilan (PKS) Nevi Zuairina.

“Pak, kalian semua tahu kalau RPK [Rencana Pemulihan Keuangan] yang dihadirkan pemerintah dalam bentuk PMN itu besar sekali, tapi diperuntukkan bagi nasabah khusus dan politisi. Perlu anda ketahui, PMN dibiayai oleh pemerintah. Bukan untuk DPPK lho Pak TNI Angkatan Laut?”

Terkait hal tersebut, Nevi mengatakan Komisi VI DPRK akan merujuknya ke Menteri BUMN Eric Tohir untuk diambil keputusan.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA