Bisnis.com, BANDUNG – Upaya pemasaran gas terus dilakukan melalui peningkatan penerimaan pasar dalam negeri. Prioritas diberikan untuk memenuhi hingga 68% kebutuhan perumahan, namun upaya ini menghadapi kendala terkait biaya dan kurangnya organisasi di sektor ini.

Presiden Refominer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan sejauh ini tiga kementerian utama – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan – masih berbeda pandangan mengenai harga gas bumi. . gas. 

“Permintaan gas alam diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2024, namun hal ini sungguh menjadi tantangan karena tanpa pemahaman akan berdampak pada bisnis gas alam Indonesia,” ujarnya. Konferensi gas digelar di Bandung pada Sabtu (22 Juni 2024).

Komaidi meneliti kebijakan harga gas parsial (HGBT) menjadi salah satu kunci efisiensi bisnis gas. Pasalnya, HGBT dapat menentukan nilai keekonomian tenaga kerja.  

Oleh karena itu diperlukan kesepahaman antara perusahaan yang terlibat, produsen gas, dan operator gas.

Menurut dia, tujuan pemerintah memberikan harga bensin yang murah kepada dunia usaha sudah bagus. Namun, pemerintah juga harus fokus mendukung lembaga lain. 

“Tentu saja nilai keekonomian proyek gas bumi juga penting karena menentukan pasokan gas ke industri,” kata Komaidi.

Komaidi mengatakan salah satu negara yang berhasil mempromosikan manfaat ekonomi dari gas alam adalah Thailand. Menurutnya, pemerintah Thailand dapat memberikan kebijakan yang dapat memberikan manfaat ekonomi baik bagi produsen gas maupun konsumen.

“Pemerintah Thailand telah berjanji bahwa segala sesuatunya ada batasnya, mulai dari insentif bagi produsen dan konsumen gas,” katanya.

Rizal Fajar Muttaqin, Koordinator Program Pengembangan Migas Kementerian ESDM, mengatakan Presiden Joko Widodo akan memutuskan kelanjutan kebijakan HGBT di sektor industri.

Rizal mengatakan Kementerian ESDM masih melanjutkan penyelidikan hingga Agustus mendatang dan akan melaporkan kepada Menteri ESDM serta melanjutkan konsultasi dengan Presiden Joko Widodo. Dia mengatakan evaluasi tersebut mencakup apakah negara akan menerima kebijakan HGBT.

“Dari sisi pendapatan negara, Menkeu menyebutkan ada sekitar Rp67 miliar yang dikeluarkan untuk perubahan harga ini.

Berbicara pada pertemuan tersebut, Achmad Widjaja, wakil presiden Forum Industri dan Pengguna Gas Bumi (FIPGB), mengatakan gas sangat penting bagi industri penggerak. 

Ia berkata, “Dari sudut pandang operator gas alam, mereka harus mempertimbangkan konfirmasi pasokan, kebijakan harga yang setara, dan penerapan hak akses terhadap jaringan pipa gas yang ada.”

Menurut Achmad, peran gas tidak boleh tergantikan karena selain sebagai sumber daya atau komoditas, gas bumi merupakan sumber energi terbaik. 

“Makanya pemerintah harus memberikan perhatian khusus tidak hanya pada perusahaan bawah tanah, tapi juga perusahaan hulu yang memproduksi gas,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA.