Bisnis.com, JAKARTA – Kelompok Administrasi Informasi Keuangan (APIK) menilai Indonesia masih memiliki tantangan dan ketidakakuratan dalam penggunaan data keuangan serta perlunya peningkatan evaluasi kelayakan kredit guna menjaga pertumbuhan sektor keuangan di masa depan. . .

Ketua Umum APIIK Yohanes Arts Abimanyu memaparkan bukti berdasarkan perhitungan produk domestik bruto (PDB) utang rumah tangga di Indonesia yang masih rendah yakni. 16%.

Perbandingan tersebut jauh di bawah negara seperti India dan Filipina yang rata-ratanya sebesar 30%. Faktanya, adopsi jasa keuangan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang tinggi, yaitu sekitar 85% penduduk.

Data Bank Dunia pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah penduduk unbanked dan penduduk dewasa namun tidak memiliki rekening bank terbesar keempat di dunia, yaitu 97,74 juta orang dewasa. Angka ini setara dengan 48% populasi orang dewasa di negara tersebut.

Situasi ini juga mendorong tiga Lembaga Informasi Keuangan (LPIP) yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia, PT CRIF Lembaga Informasi Keuangan (CLIK), PT Biro Kredit Indonesia Jaya (CBI) dan PT PEFINDO Biro Kredit (idScore) untuk memulai APIIK tahun ini.

“Kami berupaya keras untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan akan pentingnya peran biro kredit dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih baik dan efisien,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (3/9/2024).

Sebagai langkah awal, APIIK melakukan kajian bersama EY Parthenon mengenai Ekosistem Pelaporan Keuangan untuk memberikan gambaran komprehensif kepada regulator dan pemangku kepentingan mengenai kondisi infrastruktur kredit nasional.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami fungsi dan dinamika sektor pelaporan kredit di Indonesia, untuk memahami industri pelaporan kredit internasional, khususnya interaksi antara Public Credit Register (PCR) dan Private Credit Bureau (PCB), dan untuk mengidentifikasi berbagai bidang yang berbeda. dan lokasi. kecenderungan untuk meningkatkan kapasitas pemeringkatan kredit.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia harus mempertahankan pendekatan sistem ganda terhadap struktur pelaporan kreditnya, dimana PCR dan PCB memiliki fungsi yang berbeda namun saling terkait.

Saat ini PCR di Indonesia diwakili oleh SLIK OJK yang fungsinya sebagai pusat database data lembaga keuangan (LJK).

Sedangkan PCB dan Departemen Sumber Daya Manusia mengumpulkan berbagai data dari Perusahaan Jasa Non Keuangan (Non-LJK) untuk menghasilkan laporan rinci dan skor kredit untuk menilai kelayakan kredit dan pola pemanfaatan kredit.

Kombinasi keduanya diharapkan dapat mencapai tujuan nasional yaitu meningkatkan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat unbanked.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel