Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengusulkan tambahan anggaran pada tahun 2025 sebesar Rp 4,47 triliun.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahju Trenggono mengatakan, pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2025 telah menetapkan batas atas indikatif belanja KKP tahun depan sebesar Rp6,23 triliun. Batasan indikatif tersebut meliputi biaya operasional sekitar Rp 2,91 triliun dan biaya non operasional sekitar Rp 3,31 triliun.

Sementara itu, pagu indikatif belanja BPK pada tahun 2025 sedikit lebih rendah dibandingkan pagu efektif belanja BPK pada tahun 2024 sebesar Rp6,43 triliun. Trenggono melaporkan per 7 Juni 2024, realisasi belanja CPP tahun 2024 sebesar Rp2,12 triliun atau 40,23% dari pagu sebesar Rp6,43 triliun.

Trenggono mengatakan, pihaknya membutuhkan anggaran belanja yang lebih besar untuk menaikkan tarif perikanan (NTN) pada tahun depan. Oleh karena itu, ia mengusulkan penambahan anggaran PKC tahun 2025 sebesar Rp 4,47 triliun.

“BPK mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp4,47 triliun yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2025, sehingga batas indikatif yang diajukan BPK untuk tahun 2025 adalah Rp10,7 triliun,” kata Trenggono dalam rapat kerja bersama IV. Komisi DPR-RI, Senin (11 Juni 2024).

Usulan tambahan anggaran sebesar Rp4,47 triliun rencananya akan digunakan untuk berbagai program mulai dari pengembangan budidaya perikanan terpadu hulu dan hilir; pemodelan rumput laut, lobster, kepiting dan tanaman lainnya; sistem logistik dan rantai dingin serta jaminan kualitas; Kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan dan pemeliharaan rolling stock PSDKP; perencanaan tata ruang maritim; pengembangan perikanan ukur; pengembangan desa nelayan; dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Sementara itu, sejumlah target kerja PKC pada tahun 2025 antara lain nilai NTN mencapai 104-105, produksi ikan mencapai 24,58 juta ton, nilai ekspor mencapai $6,25 miliar, dan produksi garam mencapai 2,25 juta ton.

Trenggono menekankan tambahan anggaran belanja penting untuk meningkatkan NTN di Indonesia. Menurut dia, idealnya NTN bagi nelayan kaya adalah antara 130 hingga 300. Intervensi permodalan bagi nelayan melalui subsidi BBM, misalnya, kata dia, bisa meningkatkan NTN dan kesejahteraan nelayan.

“Saya berharap ke depan kita bisa mendapat dukungan anggaran yang memadai.” Kalau kita sepakat hanya sebesar Rp 4,47 hingga Rp 10 triliun saja, banyak yang bisa kita lakukan. Salah satunya adalah kenaikan nilai tukar. Nilai tukar para nelayan ini, misalnya bisa menyewa modal, maka mereka akan lebih produktif,” jelasnya.

Sementara itu, Saadiah Uluputi, anggota Komisi IV DPR-RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung tambahan anggaran belanja yang diajukan KPK. Ia pun membandingkan anggaran Kementerian PUPR dengan anggaran Kementerian Pertahanan yang dinilainya terlalu besar.

“Meski potensi sumber daya alam di laut ini sangat besar, namun anggarannya sangat kecil.” Kenapa tidak diajukan saja Rp 50 triliun? Saya kritik keras Bapenas dan Menteri Keuangan, kalau perlu kita undang ke sini, yang paradigmanya terkait dengan pembangunan sektor perikanan, kata Saadia.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan VA Channel