Bisnis.com, JAKARTA – Dalam satu dekade terakhir, Indonesia mampu mengintegrasikan pembangunan di segala sektor dan seluruh tanah air. Pemerintah menjamin terlaksananya program pembangunan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Meskipun terdapat banyak tantangan mulai dari gejolak ekonomi global, ketegangan geopolitik, pandemi, dan perubahan iklim, pemerintah tetap hadir dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kebijakan pembangunan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah mewujudkan tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara serta mencapai “Indonesia Emas pada tahun 2045”.

Sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, tujuan berbangsa dan bernegara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mewujudkan kehidupan berbangsa yang berkeadilan, dan ikut serta dalam penyelenggaraan negara. implementasinya. dari tatanan dunia.

Berbagai pilihan kebijakan bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan ekonomi global dengan kualitas sumber daya manusia tertinggi, pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang maju, tingkat kesejahteraan yang jauh lebih baik dan adil, serta ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang kuat dan berwibawa.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pernah menyampaikan saat menjadi pembicara pada kuliah umum di Universitas Diponegoro pada 23 Oktober 2023 bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan alat yang penting bagi Indonesia untuk mencapai tujuannya.

“Salah satu alat yang penting adalah APBN, keuangan negara, yang sering disebut dengan kebijakan fiskal, karena merupakan salah satu bentuk alat pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut,” kata Menkeu.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan, Wahu Utoma pada acara Media Gathering di Anyeri pada 25 September 2024, mengungkapkan APBN merupakan alat stimulus fiskal. perekonomian sehingga perekonomian dapat tumbuh pada tingkat yang cukup tinggi.

“Stabil, tapi masih merata. Katanya kalau pertumbuhan ekonomi tinggi maka kesejahteraan juga akan tumbuh. Saya berharap peningkatan kesejahteraan lebih adil dan merata,” kata Wahew.

Ditegaskannya, kunci agar APBN mampu menggerakkan perekonomian secara efektif dan mendukung berbagai bidang pembangunan untuk mencapai kesejahteraan adalah APBN dalam keadaan sehat. Strategi mewujudkan APBN yang sehat dan berkelanjutan adalah dengan mengoptimalkan pendapatan, kualitas belanja, dan pembiayaan berkelanjutan.

APBN yang sehat akan memfasilitasi optimalisasi kinerja tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi distributif, stabilisasi, dan distributif. Sehingga APBN dapat mendukung pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengurangi pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan.

Dukungan belanja pemerintah yang optimal dan efektif diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Langkah-langkah untuk mencapai belanja yang optimal dan efisien antara lain dengan melakukan efisiensi belanja barang, reformasi subsidi yang berkeadilan, meningkatkan kualitas belanja daerah agar produktif dan efisien, serta memusatkan belanja modal agar lebih produktif. Upaya penerapan belanja publik yang berkualitas dikenal dengan istilah belanja yang lebih baik.

“Perbaikan belanja sebenarnya adalah upaya untuk meningkatkan kualitas belanja, yaitu belanja menciptakan produk berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian, serta memperbaiki kondisi perekonomian. Jadi belilah yang berkualitas,” jelas Wahew.

Rata-rata pertumbuhan belanja pemerintah pada tahun 2014 hingga 2025 mencapai 6,83%. Pada tahun 2014, belanja pemerintah masih sebesar 1.777,2 triliun. Pada tahun 2025, belanja pemerintah sebesar 3.621,3 triliun rupiah.

Pengeluaran pemerintah juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan mendukung inflasi. Perekonomian Indonesia terus tumbuh sekitar 5% selama dekade terakhir. Perekonomian tetap berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan global, dan perekonomian Indonesia mampu pulih lebih cepat selama pandemi.

Di masa pandemi, perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar minus 2,1% pada tahun 2020, kembali menguat menjadi sekitar 3,7% pada tahun 2021, dan terus menguat hingga mencapai angka 5,3% pada tahun 2022. Sementara itu, tingkat inflasi juga tetap terjaga dan terkendali guna mendukung perekonomian. masyarakat konsumen. Wahew mengatakan inflasi terkendali pada tingkat yang cukup moderat di kisaran 2,5% plus minus 1%.

Selain itu, Wahyu mengatakan terdapat berbagai anggaran strategis dalam APBN untuk mendorong transformasi ekonomi agar dapat berjalan dengan baik, antara lain anggaran pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial (Perlinsos), dan sektor infrastruktur.

“APBN kita memiliki beberapa anggaran yang sangat strategis. Tujuannya untuk mendorong transformasi perekonomian agar dapat berjalan dengan baik. Ada yang bersifat dinamis, ada yang menjadi akselerator, ada pula yang menjadi enabler. “Sebagai dinamisis, kita adalah human capital melalui pendidikan, pelayanan kesehatan, dan sosial. keamanan,” kata Wahew.

Dia menjelaskan, APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp4.006,1 triliun pada tahun 2015 hingga 2023 untuk pelatihan sumber daya manusia (SDM) senior.

Memperluas pemerataan pelayanan pendidikan yang bermutu merupakan kunci utama peningkatan mutu dan daya saing sumber daya manusia yaitu manusia yang sehat, cerdas dan mudah beradaptasi, inovatif, berkualitas dan berkarakter. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan pendidikan di Indonesia telah menunjukkan hasil yang baik.

Jumlah sekolah di Indonesia meningkat selama sepuluh tahun terakhir. Pada tingkat SD, jumlah sekolah bertambah dari 147.513 menjadi 148.758, jumlah SMA bertambah dari 36.518 menjadi 42.548, sedangkan jumlah SMP bertambah dari 24.934 menjadi 28.697 dan juga bertambah 25,76 pada tahun 2014 menjadi 31,45 pada tahun 2014. 2023.

Anggaran kesehatan tahun 2015-2023 mencapai 1.335,5 triliun rupiah. Angka tersebut termasuk anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp 293,7 triliun pada tahun 2020 hingga 2022.

“Kita juga melihat dampaknya. Kesenjangan pertumbuhan akan menurun menjadi 21,5% pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2013 yang masih 37,2%. Setelah itu, jumlah rumah sakit juga meningkat cukup signifikan, dari 1.855 menjadi 2.636”. pusat juga meningkat dari 9.731 pada tahun 2014 menjadi 10.416 pada tahun 2024,” kata Wahew.

Wahew mengatakan anggaran perlindungan sosial 10 tahun sebesar 3.127,6 triliun rupiah juga memberikan dampak yang baik, terutama penurunan angka kemiskinan secara signifikan hingga satu digit. Pada tahun 2014, angka kemiskinan sebesar 11,25% dan pada tahun 2024 berhasil diturunkan menjadi 9,03%. Selain itu, tingkat ketimpangan juga mengalami penurunan dari 0,406 pada tahun 2014 menjadi 0,379 pada tahun 2024. Tingkat pengangguran juga mengalami penurunan dari 5,9% pada tahun 2014 menjadi 4,82% pada tahun 2024.

Padahal, tingkat pengangguran saat ini sebesar 4,82%, jika kita melihat ke belakang, merupakan tingkat pengangguran terendah sepanjang sejarah, kata Wahew.

Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing pada tahun 2015 hingga 2023 mencapai 3.167,4 triliun rupiah. Wahew mengatakan, jumlah jalan tol yang beroperasi meningkat drastis dari 879 km pada tahun 2015 menjadi 2.817 km pada tahun 2023. Jumlah jalan tol yang beroperasi berguna untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas distribusi hasil pembangunan.

Disiplin fiskal merupakan cerminan kepercayaan terhadap Indonesia. Dalam sepuluh tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di atas 5%, inflasi terjaga, dan defisit anggaran terkendali. Defisit anggaran Indonesia masih dapat diukur. Pemerintah dengan hati-hati mengelola pendanaannya. Bahkan di mata internasional, pengelolaan keuangan Indonesia dinilai sangat baik.

“Di tengah ketidakpastian, kita tetap perlu disiplin finansial. Ada cara untuk mengendalikan risiko,” kata Wahew.

Pemerintah menerapkan disiplin anggaran secara ketat dengan defisit maksimal 3% dari produk domestik bruto (PDB) dalam APBN. Dalam dekade terakhir, rata-rata defisit anggaran adalah sekitar 2,2% PDB. Pada tahun 2014, defisit anggaran sebesar 2,14%. Pada tahun-tahun berikutnya, defisitnya sekitar 2,5%. Pada tahun 2020, defisit anggaran mencapai 6,14% untuk melawan dampak pandemi dan memulihkan perekonomian nasional.

Angka ini akan turun menjadi 4,57% pada tahun 2021 dan akan kembali di bawah 3% menjadi 2,38% pada tahun 2022. Defisit dan surplus primer telah turun secara signifikan hingga mendekati tingkat pandemi, disertai dengan pembiayaan anggaran yang lebih efisien. Pada tahun 2023, indikator realisasi defisit kembali turun menjadi 1,61%.

Disiplin fiskal merupakan kebijakan publik pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan terencana serta mempunyai banyak manfaat bagi perekonomian Indonesia. Dengan menerapkan disiplin keuangan yang baik, Indonesia menciptakan lingkungan perekonomian yang lebih stabil, berkelanjutan, dan adil bagi seluruh masyarakat. Selama sepuluh tahun terakhir, pemerintah telah mampu menerapkan disiplin fiskal yang baik untuk dapat melanjutkan pembangunan, merespons krisis, melawan pandemi, dan mendukung perekonomian Indonesia.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel