Bisnis.com, Jakarta – Menaikkan target pembayaran dividen BUMN menjadi Rp 90 triliun pada tahun 2025 akan menghambat minat investasi perusahaan pelat merah.

Toto Pranoto, Lembaga Manajemen Grup Riset BUMN, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), menilai penetapan target dividen harus mempertimbangkan kemampuan keuangan perusahaan pelat merah.

Sebab, penetapan target dividen berisiko mengganggu agenda kepentingan BUMN, seperti menambah ekuitas atau mengalokasikan belanja modal (capex) untuk investasi perseroan di masa depan.

“Hal ini tentu akan membahayakan kepentingan BUMN dalam hal pertumbuhan dan mempertahankan strategi yang memerlukan investasi besar,” ujarnya kepada Negosyo, Senin (2/9/2024).

Toto mengatakan, posisi BUMN akan semakin sulit jika suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) juga mulai dibatasi. Dengan demikian, target pembagian dividen BUMN tahun 2025 sebesar Rp 90 triliun sangat optimis, ujarnya.

Terpisah, target pembagian dividen tahun anggaran 2024 akan berat bagi BUMN, kata Harry Gunawan, Pengamat BUMN di Datanesia Institute. Sebab, BUMN menghadapi banyak tantangan.

Herry mengatakan tantangan tersebut antara lain peristiwa politik seperti pemilihan presiden (pilpress), pemilihan legislatif (pileg), dan peralihan kekuasaan yang pada akhirnya membuat dunia usaha menahan investasi.

Selain itu, sektor manufaktur yang merupakan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar juga mengalami kontraksi, ujarnya.

“Dalam keadaan seperti ini, jika BUMN dibebani dengan simpanan yang tidak masuk akal, pasti terbebani. Peluang untuk menggairahkan investasi akan terhambat karena sebagian besar laba bersih perusahaan digunakan untuk membayar dividen,” ujarnya.

Di sisi lain, Menteri BUMN Eric Thohir menargetkan target pembayaran dividen yang ditetapkan sebesar Rp 90 triliun pada tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan target tahun 2024 sebesar Rp 85,84 triliun dan posisi keuangan rancangan anggaran sebelumnya.

Meski diakuinya sangat sulit, Eric mengaku akan berpesan agar perusahaan pelat merah melakukan efisiensi demi mencapai target pembayaran dividen.

“Padahal efisiensi secara keseluruhan perlu kita tingkatkan. Mungkin banyak pihak yang tidak suka, karena tidak mungkin kenaikan ini hanya bergantung pada peningkatan pendapatan saja,” ujarnya.

Di sisi lain, pembayaran dividen BUMN tahun 2025 lebih tinggi dari target dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dalam rancangan tersebut penerimaan kekayaan negara mencapai Rp 86 triliun. .

Terkait realisasi tahun ini, Kementerian Keuangan melaporkan total pembayaran dividen dari perusahaan pelat merah yang masuk dalam rekening kekayaan negara yang dipisahkan mencapai Rp60,1 triliun pada semester I 2024.

Berdasarkan laporan pelaksanaan APBN semester I tahun anggaran 2024, pembayaran dividen BUMN pada semester I 2024 disebut meningkat 41,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai Rp 42,4 triliun.

________

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mempromosikan pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di saluran Google News dan WA