Bisnis.com, Jakarta – Komisi V DPR RI meminta pemerintah mempertimbangkan kembali rencana peningkatan pendapatan KRL Jabodetabek.

Suryadi Jaya Purnama, Anggota Komisi V DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, punya tiga poin agar pemerintah dan PT Kereta Commuter Indonesia selaku operator KRL Jabodetabek mengkaji ulang rencana kenaikan tarif KRL.

Hal lain yang harus menjadi fokus pemerintah dan PT Kereta Commuter Indonesia sebagai operator KRL Jabodatabek adalah peningkatan kualitas pelayanan. Hal ini harus berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 63 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kereta Api.

“Saat ini penumpang KRL menghadapi keterlambatan kedatangan kereta api, kepadatan penumpang pada jam sibuk, pergerakan penumpang di Stasiun Mangrai, kerusakan lift di beberapa stasiun, dan kejadian silih berganti. Banyak keluhan di peron,” Suryadi ungkapnya dalam keterangan resminya, Senin (6/5/2024).

Selain itu, ia juga menyoroti perkembangan berbagai gedung KRL yang masih belum layak. Beberapa contohnya seperti rehabilitasi Stasiun Pondok Rajeang, pembangunan jalur lalu lintas ganda dan lain-lain yang diamanatkan dalam Keputusan Presiden (Perpres) No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek 2018-2029.

Selain itu, penyesuaian tarif juga tidak boleh membebani sebagian besar penumpang KRL. Merujuk survei yang dilakukan Pusat Kebijakan Transportasi (BKT) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada tahun 2021, ditemukan 56,06% penumpang KRL berpenghasilan kurang dari Rp4 juta per bulan, dan 43,94% berpenghasilan lebih dari Rp4 juta. juta. TIDAK. juta.

Selain itu, kenaikan tarif KRL juga diharapkan tidak berdampak buruk karena penumpang KRL beralih ke kendaraan pribadi. Meski skema subsidi atau public service obligat (PSO) tarif KRL Jabodetabek sebesar Rp 1,6 triliun pada tahun 2023 dinilai belum tepat sasaran bagi masyarakat miskin, namun tarif KRL tidak serta merta naik, kata Suryadi.

Oleh karena itu, kami meminta agar rencana pendanaan KRL dipertimbangkan kembali karena rekomendasi kebijakan KRL telah diselesaikan oleh BKT Kementerian Perhubungan pada tahun lalu, kata Suryadi.

Sebelumnya, PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter sempat menyatakan rencana kenaikan tarif KRL Jabodetabek sedang dibahas.  

Direktur Operasional dan Pemasaran Commuter KAI Broer Rizal mengatakan, penyesuaian tol KRL Jabodetabek memang direncanakan. Dia mengatakan KAI Commuter dan pihak berkepentingan lainnya masih mendiskusikan proyek tersebut, termasuk besaran kenaikan yang akan dilakukan.  

Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut saat ditanya besaran kenaikan tarif KRL Jabodetabek atau kapan tarif baru tersebut mulai berlaku.  

“Usulan ini sudah pernah dibahas sebelumnya, namun belum diputuskan apakah bisa dilaksanakan sekarang atau tidak.” kata Brower.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel