Bisnis.com, JAKARTA – Pelaku industri Lapture meminta pemerintah mengambil langkah berani untuk menyelamatkan Tim Industri Tekstil dan Tekstil (TPT) dari ancaman penutupan pabrik dan PHK massal (PHK).

Belakangan ini, Kementerian Perindustrian mencatat 6 perusahaan kehilangan pekerjaan dan 11.000 pekerja tekstil terkena PHK. Menperin mengatakan, situasi ini disebabkan oleh penghentian impor yang dilakukan oleh Menteri Administrasi Perdagangan (Permandag) 8/2024.

Kebijakan pengendalian impor ini memudahkan barang jadi dari luar negeri masuk ke pasar dalam negeri. Hal ini dinilai menjadi ancaman bagi perekonomian nasional karena negara lain memberlakukan pembatasan perdagangan, sementara Indonesia membuka akses impor.

Belum lagi gencarnya impor produk TPT ilegal membanjiri pasar dalam negeri. Persaingan produk dalam negeri semakin terpojok. Alih-alih mengambil tindakan tegas, pemerintah malah menunjukkan kesalahan masing-masing sektor.

Hal ini bahkan mengejutkan para produsen kapas lokal. Pengusaha meminta beberapa departemen berhenti berebut kontroversi kebijakan impor.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wiravasta, mengatakan pemerintah harus fokus menyelesaikan permasalahan utama penyebab pembubaran dan penutupan pabrik tersebut.

“Saat kita membahas kebijakan-kebijakan tersebut, situasi industri TPT semakin buruk, karena permasalahan terbesar yang terjadi saat ini adalah masuknya ilegal ke dalam negeri,” kata Redma, Rabu (10/7/2024).

Terkait impor ilegal, Redma berkali-kali meminta pemerintah memperbaiki kinerja buruk Direktur Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang mengabaikan cara-cara banyak impor, HS lolos dan under invoice yang terjadi secara bebas.

Akibatnya, sebagian besar barang impor melimpah ke pasar dalam negeri. Untuk itu Redma meyakini Menteri Keuangan Bapak. Ia melihat Pak Mulyani hanya melihat penyebab terpuruknya industri tekstil.

Di sisi lain, pihaknya melihat niat baik Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dalam mengendalikan impor sandang dan pakaian melalui beberapa kebijakan. Namun, keduanya kerap terlibat dalam menunjukkan kesalahan. Penunjukan Bea Cukai

Redma mengapresiasi dan berharap Permendag 8/2024 dapat dikembalikan ke aturan sebelumnya seperti Permendag 36/2023 dan Permenperin 5/2024 terkait gagasan teknis (Pertek) dapat diterapkan.

“Kami sangat memahami bahwa sejak dua peraturan ini diterbitkan, para pedagang dan mitranya di Bea dan Cukai tidak senang dan menciptakan cara berbeda hingga akhirnya pemerintah terpaksa mengeluarkan peraturan untuk memudahkan impor tanpa adanya Kementerian Perdagangan 8/2024. di sudut,” katanya.

Namun Redama mengetahui ada aparat Bea dan Cukai yang bekerja sama dengan mafia impor untuk menentang perintah Presiden Joko Widodo pada 6 Oktober 2023 untuk melindungi industri lokal.

Selain itu, mendukung inisiatif Kementerian Perdagangan yang membentuk Kelompok Kerja Impor Ilegal bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia untuk menghilangkan peredaran ekspor ilegal ke pasar dalam negeri.

“Kementerian Perdagangan memiliki perangkat dan payung hukum terkait perlindungan konsumen untuk menghilangkan dan menyita barang-barang yang beredar di pasar yang tidak memenuhi ketentuan label berbahasa Indonesia, ketentuan K3L, dan persyaratan SNI,” kata Redma.

Senada, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Kerja (IPKB), Nandi Hardiaman mengatakan, pemberantasan barang ilegal di pasar merupakan bagian dari tuntutan para pengusaha IKM.

Mereka sepakat untuk mengambil tindakan untuk menghentikan impor ilegal. Namun, dia mengingatkan permasalahan utamanya adalah masuknya barang impor secara ilegal ke pelabuhan yang menjadi tanggungan pajak dan bea masuk.

“Jadi tolong Bu Mulyani, jangan diam saja seolah-olah membiarkan praktik impor ilegal yang dilakukan banyak pejabat pajak dan cukai,” kata Nandi.

UKM tekstil meminta Menteri Keuangan bertanggung jawab atas apa yang menimpa pengusaha konveksi, karena penutupan pabrik dan PHK disebabkan oleh pejabat dan petugas bea cukai yang tidak dapat dipercaya.

“Mereka memfasilitasi eksportir dan perusahaan angkutan untuk melanjutkan kegiatan impor ilegal,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel