Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mempercepat persiapan pemilihan kembali frekuensi 700 MHz tahun ini, sementara operator seluler meminta penundaan lelang. 

Operator telekomunikasi seluler diketahui berharap lelang bisa ditunda hingga tahun depan, mengingat rasio bea resmi terhadap pendapatan yang dilaporkan saat ini sangat tinggi, yaitu 12,2% di industri. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata Asia Pasifik dan global yang masing-masing sebesar 8,7% dan 7,0%.

Penambahan spektrum frekuensi tanpa tambahan insentif akan menambah biaya. Menurut perkiraan GSMA, rasio biaya frekuensi terhadap pendapatan akan mencapai 20% pada tahun 2030 jika tidak ada insentif yang ditambahkan. 

Terkait nasib lelang spektrum 700 MHz tahun ini, Direktur Utama Direktorat Jenderal SDPPI Kementerian Komunikasi dan Informatika Denny Setiawan mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika masih mempersiapkan lelang 700 MHz, meski penyedia layanan seluler mengajukan permohonan. meminta penundaan lelang. 

Soal keamanan pelaksanaannya, kami masih menunggu kebijakan Menteri Perhubungan dan Informasi, kata Denny kepada Bisni, Selasa (03/09/2024). 

Pihaknya berupaya menghubungi Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi terkait hal tersebut. Namun yang bersangkutan belum memberikan tanggapan hingga berita ini diturunkan. 

Denny menambahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memperkirakan mekanisme yang akan terjadi jika pada akhirnya hanya beberapa penyedia layanan seluler, 1-2 penyedia layanan seluler, yang masih berminat pada lelang 700 MHz. 

Ia mengatakan, pada prinsipnya lelang dilakukan apabila jumlah permintaan frekuensi radio melebihi jumlah frekuensi radio yang tersedia. 

Banyaknya permintaan RF terkait dengan kepentingan masing-masing peserta opsi saat mengajukan penawarannya nanti, kata Denny. 

FYI, frekuensi 700 MHz sudah kosong sejak November 2023 atau saat stasiun TV mematikan transmisi analog dan beralih ke digital. Frekuensi tersebut rencananya akan dilelang pada awal tahun 2024, namun ditunda hingga pertengahan tahun 2024 dan belum terealisasi.  Mereka butuh uang

Perkembangan lainnya, pemerintahan Prabowo Subianto berencana mengoptimalkan penerimaan negara dari lelang spektrum 700 MHz, termasuk penerimaan negara bukan pajak (PNBP), untuk mendukung sejumlah program prioritas yang sudah direncanakan. 

Penulis buku Strategi Transformasi Nasional karya Prabowo, Subianto, dan Politisi Partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan, tujuan Prabowo adalah meningkatkan pendapatan pemerintah sebesar 23 persen dari produk domestik bruto (PDB). 

Jika PDB Indonesia saat ini Rp22.500 triliun, lanjut Dirgayuza, maka hanya 20% dari jumlah tersebut yang akan menjadi Rp4.400 triliun. Melebihi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia sebesar Rp 3.300 triliun. 

“Seiring meningkatnya pendapatan, banyak hal yang harus dibayar pemerintah. “Misalnya infrastruktur di banyak daerah buruk, jalan masih belum ada, sekolah masih banyak yang rusak,” kata Dirgayouza di sela-sela acara “Membuka Ekonomi Digital untuk Pertumbuhan 8%” pada Selasa (9 Maret). . , 2024).

Ia menambahkan, selain sekolah, puskesmas yang ada juga terbebani sehingga memerlukan dukungan dana. 

Berdasarkan data yang dikumpulkannya, diperkirakan tahun ini 500.000 orang meninggal karena penyakit jantung dan 300.000 orang meninggal karena diabetes. Sementara itu, Indonesia kekurangan rumah sakit yang memiliki peralatan dan spesialis untuk merawat pasien yang mengidap penyakit tersebut. 

“Pemerintah harus banyak berinvestasi, jadi pendapatan masyarakat harus menjadi prioritas, jika tidak maka taraf hidup kita tidak akan naik jika kita tidak memiliki infrastruktur dasar kesehatan. Makanya kami ingin meningkatkannya, karena banyak hal yang tidak mampu kami beli karena keterbatasan APBN dan terbatasnya pinjaman, kata Dirgayuza. 

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google Berita dan saluran WA