Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memilih fokus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya yang sempat down berhari-hari.

Plt Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail mengatakan, kejadian serangan siber ini merupakan tugas untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pusat data nasional.

“Kita sebagai bangsa yang besar mempunyai talenta di bidang keamanan siber, kita tidak boleh menyerah terhadap serangan seperti ini,” kata Ismail dalam Diskusi Publik Insiden Keamanan Siber Pusat Data Nasional di Jakarta, Selasa (9/ 7). /2024).

Selain itu, Ismail mengatakan Indonesia juga harus bisa pulih dengan melakukan antisipasi dan pemulihan PDNS. “Kita harus bisa segera memulihkan, memulihkan, dan mengantisipasi segala kejadian yang ada,” lanjutnya.

Ismail menelusuri kejadian kericuhan PDNS 2 di Surabaya berupa serangan siber berupa ransomware bernama Brain Cipher ransomware.

Pasca ditemukannya ransomware tersebut, Ismail menjelaskan, ditemukan adanya upaya menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai tanggal 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas jahat (berbahaya).

Selain itu, aktivitas jahat mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, antara lain instalasi file berbahaya, penghapusan file penting sistem, dan penonaktifan layanan yang sedang berjalan.

Pada tanggal 20 Juni 2024 pukul 00.55 WIB diketahui Windows Defender mengalami crash dan tidak dapat beroperasi. “Ini adalah fakta yang kita hadapi saat ini,” tambahnya.

Tercatat hingga 26 Juni 2024, sebanyak 85% atau 239 instansi terdampak. Sementara itu, hanya 15% atau 43 instansi yang tidak terkena dampak dari kejadian serangan ransomware Brain Cipher. Secara umum, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan ada 282 instansi yang dikelola dalam sistem PDNS 2 Surabaya.

“Data-data tersebut akan terus kami perbarui, dan sebenarnya telah diputuskan bahwa komunikasi publik mengenai proses dan langkah perbaikan akan disampaikan dan dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel