Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) angkat suara terkait isu persaingan penyedia jasa internet Starlink di Indonesia dengan penyedia jasa internet lokal.

Ketua Asosiasi Perizinan Telekomunikasi Direktorat Jenderal Pos dan Informatika (DJPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Falatehan mengatakan tarif layanan Starlink sebesar US$50 di Indonesia bersaing dengan penyedia layanan lainnya.

“Biaya layanan Starlink mampu bersaing dengan penyedia broadband yang ada meski pengguna perlu melakukan investasi awal dengan membeli perangkat sebesar US$287,5 atau sekitar Rp 4,68 juta,” kata Falatehan usai ditemui dalam acara bertajuk “Mengukur Dampak Kehadiran Starlink. dalam Asosiasi Pengadaan Sektor Telekomunikasi dan Ketenagalistrikan” di Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Namun di sisi lain, sebaiknya penyedia layanan fixed broadband memperluas pasar dan pelanggannya (layanan ritel). Namun hingga saat ini, tambah Falatehan, bisnis Starlink belum menggunakan layanan pemasaran baru tersebut.

“Starlink memilih bisnisnya menjual peralatan terminal, peralatan tersebut diproduksi oleh Starlink,” ujarnya.

Selain itu, Falatehan mengatakan Kementerian Propaganda dan Penerangan sesuai kewenangannya akan mengatur kegiatan komunikasi berdasarkan permintaan biaya layanan.

“Ketika persaingan komersial tidak sehat terjadi, Kementerian Penyiaran dan Informasi lah yang berwenang melakukan audit dan memutuskan apa yang harus dilakukan terhadap seluruh operator komunikasi termasuk Starlink,” jelasnya.

Falatehan menambahkan bahwa penyedia layanan telekomunikasi kini dapat menggunakan pendekatan inovasi yang lebih maju dan fleksibel, sekaligus memastikan prinsip keadilan dan inklusi tetap dipertahankan.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, terdapat negara yang telah mengadopsi model Starlink dengan operator lokal, seperti Australia, Jepang, Afrika, Malaysia, dan Filipina. Menurutnya, Indonesia bisa saja menggunakan hal serupa dengan beberapa negara tersebut.

Misalnya saja Australia dan Indonesia yang merupakan negara besar dengan permasalahan lahan yang unik, sehingga contoh Australia cocok untuk Indonesia. Selain itu, Malaysia, dengan kondisi sosial-ekonomi yang serupa dengan Indonesia, dapat memberikan komentar mengenai penerimaan pasar terhadap Starlink dan rencana transisinya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel