Bisnis.com, SERANG – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan rencana melakukan pra-pembiayaan atau penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pravu 2025, meski tahun anggaran belum dimulai. 

Direktur Senior Strategi Pendanaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pendanaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Rico Amir mengatakan, hal itu dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan. 

Salah satunya karena telah berakhirnya penerbitan SBN mata uang asing (valas) untuk membiayai APBN 2024. 

“Jadi sampai akhir tahun kita tidak akan menerbitkan SBN valas, kecuali pembiayaan awal tahun 2025. Artinya, pembiayaan yang dilakukan tahun ini untuk tahun 2025,” jelasnya pada APBN 2025. Media Gathering, dikutip Jumat (27/9/2024).  

Rico menjelaskan, sesuai ketentuan yang berlaku, pembiayaan dini hanya bisa dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan atau pada kuartal keempat. Misalnya, pendanaan awal tahun 2025 akan terjadi pada kuartal keempat tahun 2024 atau sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2024. 

Alasan lain mengapa pemerintah memilih untuk melakukan serangan lebih awal adalah karena pemerintah melihat kondisi pasar keuangan yang menguntungkan seiring dengan penurunan suku bunga. “Peluang untuk mencairkan pinjamannya bagus, oke, kita bisa mengisi bahan bakar untuk tahun depan,” lanjutnya.  

Rico menegaskan, pengurangan utang sebelum tahun anggaran berjalan juga bertujuan untuk mengurangi jumlah utang itu sendiri. 

Meski demikian, Ricoh mengatakan pemerintah belum menetapkan rencana pendanaan awal SBN, baik melalui valas maupun dalam negeri. 

“Sifatnya lebih fleksibel. Ke depan diharapkan perekonomian kita membaik dan kondisi pasar lebih menarik, serta terpenuhinya pembiayaan yang sesuai,” ujarnya.

Dalam berita Bisnis terkini, Presiden terpilih Pravo Sovianto akan mengambil utang baru senilai 775,87 triliun euro pada tahun pertama pemerintahannya atau pada tahun 2025.

Jumlah tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan APBN, mengingat defisit APBN diperkirakan sebesar 2,53% pada tahun depan. 

Jika dibandingkan dengan rencana pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp 553,1 triliun, angka tersebut melonjak menjadi 40,2%. Terjadi peningkatan hingga Rp 222,8 triliun. 

Sedangkan pembiayaan utang pada tahun 2025 senilai Rp775,9 triliun akan diwujudkan dengan pinjaman senilai Rp133,31 triliun dan penerbitan SBN senilai Rp642,56 triliun. 

Untuk pinjaman, tercatat pemerintah mengandalkan pinjaman dalam negeri yang mencapai Rp 128,13 triliun. Sedangkan pinjaman luar negeri yang direncanakan sebesar Rp 5,17 triliun.  

Sedangkan pembiayaan utang yang berasal dari SBN akan dilakukan melalui penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Sukuk Negara. 

Kebutuhan utang tidak hanya untuk membiayai APBN saja, namun pengelolaan utang juga dimaksudkan sebagai salah satu cara untuk mendukung pengembangan pasar keuangan daerah.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel