Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka dinilai perlu melakukan perubahan kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut disampaikan ekonom senior Indonesia Hendri Saparini usai seminar nasional bertajuk “Urgensi Industrialisasi untuk Mencapai Pertumbuhan 8%” di Jakarta, Rabu (16/10/2024).

“Menurut saya, pendekatan penggunaan kebijakan fiskal harus diubah,” kata Hendri.

Menurut dia, Indonesia selama ini belum menggunakan instrumen kebijakan pendapatan dan belanja yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Misalnya, kata dia, paket sembako harus didesentralisasi dan diisi dengan produk lokal. Menurutnya, hal ini akan mendongkrak perekonomian Indonesia.

“Dananya banyak sekali, tidak perlu subsidi untuk mendukung UMKM, tidak perlu, UMKM hanya perlu punya pasar, lalu dilatih, kemudian ada panitia untuk menjadi wirausaha, ujarnya.

Begitu pula dengan sistem penerimaan sembako. Menurut dia, langkah pemerintah mempertahankan APBN sangat kontraproduktif terhadap sektor riil. “Jadi kita tidak menerapkan kebijakan fiskal seperti pajak yang dibayar pemerintah tapi tidak tepat sasaran, itu ditanggung pemerintah tapi tidak menggerakkan perekonomian,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah harus mendorong industri, termasuk manufaktur. Sebab, jelas Hendri, industri manufaktur merupakan motor penggerak industri lainnya.

Hendri menjelaskan, sektor yang mampu mendorong pertumbuhan berkualitas tinggi adalah sektor manufaktur. Namun Indonesia justru mengalami deindustrialisasi dini.

Berdasarkan pengalaman negara-negara maju, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB pada masa bonus demografi berkisar 30-40%. Sedangkan di Indonesia, kontribusi sektor ini terhadap PDB sekitar 32% pada tahun 2002, dan angka tersebut terus menurun hingga saat ini hanya berkisar 18% terhadap PDB.

Akibatnya timbul kesulitan dalam menciptakan lapangan kerja, menciptakan nilai, pendapatan per penduduk dan membuat industri bergantung pada impor bahan baku dan barang penolong. Selain itu, jumlah pengangguran muda akan meningkat dan perbedaan pendapatan akan meningkat.

Seperti diketahui, Presiden baru terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah Wakil Menteri Keuangan dari sebelumnya dua menjadi tiga. Setelah penambahan dua orang pada pertengahan Juli lalu oleh keponakannya, Thomas Djiwandono, kini muncul tambahan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani dipastikan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran yang menduduki posisi yang sama.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel