Bisnis.com, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku belum mendapat instruksi spesifik dan rinci dari Presiden Prabowo Subianto terkait peluncuran bahan bakar rendah sulfur.

Pagi ini, Senin (21/10/2024), Bahlil kembali dilantik menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sejauh ini, kata dia, Prabowo baru menguraikan rencana umum penurunan kandungan sulfur pada bahan bakar Pertalite dan Pertamax.

Jadi arahan umumnya sudah ada, tapi detailnya perlu saya diskusikan lagi dengan Presiden, kata Bahlil di Kantor Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta.

Sedangkan Pertlite dan Pertmax memiliki rencana pengurangan sulfur karena keduanya belum memenuhi standar Euro 4. Pemerintah sebelumnya telah merencanakan untuk meluncurkan bahan bakar rendah sulfur pada awal tahun 2025.

Namun mengingat keamanan pasokan dari kilang minyak Pertamina, peluncuran bahan bakar rendah sulfur tidak bisa dilakukan secara bersamaan di tingkat nasional.

Lebih lanjut, Bahil juga belum bisa berkomentar mengenai rencana Prabowo yang mengubah skema penyaluran subsidi BBM menjadi bantuan langsung tunai (BLT).

Bahlil menegaskan, pemerintah masih mencari formula penyaluran BBM bersubsidi yang tepat agar bisa memenuhi target.

“Kami mencari format yang baik dan adil agar BBM bersubsidi dapat tepat sasaran,” kata Bahlil.

Pembahasan pembaruan kriteria penerima BBM bersubsidi nampaknya bolak-balik. Awalnya, pembatasan kriteria bagi mereka yang memenuhi syarat untuk membeli perlit dan tenaga surya bersubsidi akan mulai berlaku pada pertengahan Agustus 2024.

Seiring berjalannya waktu, rencana ini tidak pernah membuahkan hasil. Pemerintahan sebelumnya kembali berencana memberlakukan pembatasan pada bulan September, kemudian memindahkannya kembali ke 1 Oktober 2024. Namun pembahasan tersebut tidak terwujud.

Dalam keterangannya sebelumnya, Bahlil menegaskan kebijakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Ia mengatakan, pemerintah masih memantau dampak pembatasan tersebut terhadap masyarakat kecil. Maklum, bahan bakar bersubsidi dilaporkan masih banyak dikonsumsi oleh kelompok kaya.

Bahlil juga tidak ingin rencana pembatasan subsidi BBM untuk penyaluran tepat sasaran menjadi senjata bagi pemain kecil.

“Sejauh ini aturannya masih kita susun. Kita tidak bisa terburu-buru karena perlu tahu dampak penerapannya di tingkat nelayan dan petani,” kata Bahlil usai menghadiri acara HUT Pertambangan dan Energi ke-79 di Jakarta. ” (10/10/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel