Bisnis.com, Jakarta – Mantan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko) masuk ke Gedung AA Maramis pada Selasa (27 Agustus 2024) pagi. Atas undangan Kementerian Koordinator Perekonomian, para pemimpin dunia usaha membahas nasib kelas menengah dan bagaimana mempersiapkan emas sebagai amunisi untuk mencapai Indonesia 2045.

Pagi itu, dalam rangka perayaan 58 tahun berdirinya Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Perekonomian menyelenggarakan seminar bisnis dengan tema “Peran dan Potensi Kelas Menengah dalam Indonesia Emas 2045”.

Senyum dan sapa pun terjadi ketika para mantan pegawai negeri sipil datang dan berbagi visi mereka tentang masa depan perekonomian. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambut baik kedatangan mereka.

Drojatun Kunjoro-Jakti, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tahun 2001 hingga 2004. 2004-2005 Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Abrizar Bakri. Menko Perekonomian Sementara periode Mei, Sri Mulyani Indrawati; Menteri Koordinator Perekonomian periode Agustus 2008; Ia menjabat sebagai Ketua Tanjung pada Mei hingga Oktober 2014 dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pada 2015 hingga 2019.

Setelah semua orang berkumpul di ruangan untuk berbicara, jelaslah bahwa pertemuan telah selesai. Pers pun harus menunggu di luar ruangan hingga pertandingan usai.

Airlangga menjelaskan dalam keterangan resmi Kementerian Koordinator Perekonomian, kelas menengah dan menengah mencakup 64% penduduk Indonesia yang berjumlah 167,7 juta jiwa. Jumlah penduduk yang besar ini membuat status kelas menengah menjadi sangat penting dalam menggerakkan perekonomian negara.

Airlangga mengatakan: “Kelas menengah Indonesia adalah pendorong utama pertumbuhan ekonomi, dengan konsumsi kelompok ini meningkat sekitar 12% setiap tahun sejak tahun 2002 dan mencakup hampir setengah dari total rumah tangga di negara ini.” dinyatakan pada Selasa (27 Agustus 2024).

Menurut Airlangga, ciri utama kelas menengah Indonesia adalah pola konsumsinya yang beragam, dengan porsi pengeluaran terbesar untuk makanan, perumahan, kendaraan, pendidikan kesehatan, dan hiburan.

Berdasarkan karakteristik ketenagakerjaan, sebagian besar pekerja kelas menengah mempunyai pekerjaan formal, namun ada juga yang menjalankan usaha produktif atau menjadi wirausaha.

Indonesia Emas Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan menuju tahun 2045, kelas menengah akan melahirkan kewirausahaan dan menciptakan lapangan kerja. Ini berfungsi untuk meningkatkan tingkat sumber daya manusia dan tabungan. “Menjaga ketahanan kelas menengah merupakan tantangan yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, mendorong perekonomian. Untuk menjaga pertumbuhan dan pertumbuhan kelas menengah, hal ini sangat penting dilakukan oleh pemerintah,” kata Airlangga.

Kelas menengah mendorong investasi. Terutama dorongan dalam produksi berkualitas tinggi. Melawan korupsi. Demokrasi Demokrasi juga diyakini memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial, termasuk mendorong perubahan sosial dan kebijakan terkait seperti pelayanan publik dan pengentasan kemiskinan.

Hingga akhir acara, Airlangga baru menyampaikan beberapa isu yang dibahas para pemimpin dunia usaha. Salah satunya adalah program perlindungan sosial pemerintah. Manfaat pajak. Kartu Prakerja. Banyak kebijakan yang memberikan dukungan kepada masyarakat kelas menengah, seperti Jaminan Pengangguran (JKP); seperti subsidi dan kompensasi energi.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah terpuruknya kelas menengah ke dalam kelompok rentan dan menjamin pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh lapisan masyarakat.

Namun, Airlangga dan mantan Menko tidak menjelaskan lebih jauh perkembangan pembicaraan pemimpin generasi baru tersebut.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Susiwidjono Moegiarso menjelaskan pemerintah fokus pada masyarakat kelas menengah dan menengah atas, yaitu masyarakat miskin yang mobile namun tetap rentan miskin.

“Kami khawatir proyeksi rasio kelas menengah terhadap kelas menengah akan sedikit menurun pada tahun 2023 hingga 2024. Ya, kami dorong untuk meningkat lagi,” kata Susiwidjono. Penjelasannya akan dilakukan pada Selasa (27/8/2024). .

Diakuinya, kelas menengah merupakan penggerak utama perekonomian Indonesia. Menurutnya, laju pertumbuhan penduduk kelas menengah berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pasalnya, lanjut Susiwidjono, kelompok menengah justru mendukung wajib pajak. Ketika kelas menengah tumbuh, basis pajak juga meningkat.

“Kami ingin semakin menambah jumlah masyarakat kelas menengah karena pelaku perekonomian sangat banyak,” jelas Susi. Insentif PPN 100% ditawarkan sebagai solusi.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kelas menengah, pemerintah memutuskan untuk memberikan dua insentif pembiayaan perumahan.

Awalnya, manfaat pajak pertambahan nilai pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp 5 miliar (dibatasi Rp 2 miliar).

Kedua, pemerintah menambah jumlah unit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari semula 166.000 unit menjadi 200.000 unit.

“Kedua kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2024 dan diharapkan dapat mendorong pemberdayaan industri konstruksi serta kelas menengah. Ini multiplier [efek pengganda] yang tinggi,” kata Airlangga.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahashiru Nazara mengaku belum diketahui secara pasti berapa anggaran yang dialokasikan untuk kebijakan PPN DTP 100% dan penambahan unit FLPP. Ia hanya menegaskan, pemerintah ingin insentif tersebut dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya masyarakat.

“Semakin banyak rumah yang diperdagangkan, berarti bisnisnya semakin meningkat. Jadi, seperti disampaikan Pak Menko tadi, rumah menunjukkan angka yang paling tinggi, sehingga berarti dunia usaha semakin meningkat. Kesempatan yang sama. Keturunan kelas menengah.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional optimistis strategi peningkatan laju pertumbuhan ekonomi nasional dari 6% menjadi 7% akan mendukung rencana pemerintah mencapai Tujuan Indonesia Emas 2045.

Staf Ahli Bidang Perekonomian KKP/Bapenas Amalia Adinger Widiasanti mengatakan target tersebut realistis dan optimistis bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.

“Pada tahun 2045, kita harus bisa keluar dari jebakan pendapatan menengah dan tumbuh rata-rata tahunan sebesar 6% hingga 7%. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] mencapai 6% pada tahun 2025-2045 -7%. syarat penguatan kelas menengah,” ujarnya di penghujung acara Konferensi Ekonomi, Selasa (27 Agustus 2024).

Saat ini, persentase masyarakat kelas menengah sebesar 17%. Kemudian secara bertahap akan meningkat hingga lebih dari 20% pada akhir lima tahun ke depan. Ia juga memperkirakan jumlah kelas menengah akan mencapai 80% pada tahun 2045.

“Kita akan kembali. Jadi pada tahun 2045 kita harapkan kelas menengahnya sudah 80%,” kata Amalia.

Pada saat yang sama, lebih dari 8,5 juta masyarakat kelas menengah Indonesia telah kehilangan kasta pada tahun 2018, menurut laporan terbaru dari Lembaga Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia (LPEM FEB UI).

Dalam Laporan Outlook Perekonomian Indonesia Q3 2024. Berdasarkan kategori Bank Dunia, LPEM UI tergolong dalam kelompok penduduk yang mempunyai peluang kurang dari 10% untuk menjadi miskin di masa depan berdasarkan konsumsi saat ini.

Berdasarkan definisi tersebut, LPEM FEB UI menghitung jumlah masyarakat kelas menengah di Indonesia berdasarkan garis kemiskinan di tingkat kabupaten/kota.

Akibatnya, jumlah masyarakat kelas menengah meningkat signifikan dari tahun 2014 ke 2018, dari 39 juta (15,6%) menjadi 60 juta (23% populasi). Namun, sejak tahun 2018, yang terjadi justru sebaliknya.

“Sejak saat itu, populasi kelas menengah menurun menjadi lebih dari 8,5 juta orang. Akibatnya, populasi kelas menengah akan tetap berada di angka 52 juta orang atau 18,8% dari jumlah penduduk pada tahun 2023,” tulis LPEM UI pada Februari lalu laporan itu. Dikutip pada Rabu (28/8/2024).

Masalahnya, jika Indonesia ingin mencapai status berpenghasilan tinggi, maka jumlah penduduk Indonesia harus tumbuh hingga 70 persen pada tahun 2045, menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas).

Sejalan LPEM UI mencermati daya beli masyarakat kelas menengah terus menurun sejak tahun 2018. Pada tahun 2018, segmen konsumsi kelas menengah mencapai 41,9% dari total konsumsi rumah tangga Indonesia.

Sejak itu, trennya menurun. Pada tahun 2023, total konsumsi kelas menengah akan tetap sebesar 36,8% dari total konsumsi rumah tangga di Indonesia.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.