Bisnis.com, Jakarta – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadan) Arsyad Rasjad bertemu Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Titan Masduki untuk membahas beberapa isu terkait UMKM dan usulan kebijakan pemerintahan Prabowo-Jabran dibahas.

Pertemuan tersebut juga membahas permasalahan impor ilegal yang mengancam produk UMKM. Arshad menjelaskan, upaya perlindungan industri dalam negeri dan UMKM menjadi prioritas utama. Untuk meningkatkan daya saing produk lokal, perlu dilakukan penertiban terhadap impor ilegal.

“Pada akhirnya kita harus melindungi UMKM kita, jangan sampai hanya menjadi pasar,” kata Arsiad Samescu, Rabu (24/7/2024).

Isu serius yang dibicarakan Kudin dan Tatin adalah peningkatan ekspor di kalangan UMKM. Menurut dia, para pengusaha siap memulai business match agar UMKM bisa mendapat peluang operasi ekspor.

Selain itu, Arsyad menilai pelaku UMKM perlu diberikan akses inkubasi bisnis dan pasar modern agar bisa maju di kelas. Namun, lagi-lagi pembiayaan terhadap UMKM menjadi tantangan besar yang menghambat pertumbuhan UMKM di kelas.

“Ini kerja kita bersama, harus ada inovasi terutama dalam hal credit scoring bagi UMKM. Ini perlu, kalau tidak maka tidak mungkin,” kata Arsyad.

Oleh karena itu, kata Arsyad, tujuan pertemuannya dengan Menteri Tetan adalah untuk mengumpulkan berbagai bahan bagi Kadan untuk menyiapkan kertas putih yang nantinya akan disampaikan kepada pemerintah mendatang untuk mengatur kebijakan terkait pengembangan UMKM dan koperasi.

Sementara itu, MenKopUKM Teten Masduki menilai pertemuan dengan Kadin merupakan langkah strategis dalam menciptakan solusi efektif bagi pengembangan UMKM. Ia pun mendukung rencana Kaden meningkatkan ekspor UMKM melalui konsolidasi usaha.

“Kadin memiliki pendekatan business-to-business yang menurut saya tepat, terutama untuk pekerjaan B2B [business-to-business],” kata Tizian.

Taten juga menegaskan, peningkatan kapasitas UMKM erat kaitannya dengan penciptaan lapangan kerja. Diperlukan kebijakan yang tepat agar potensi bonus demografi Indonesia dapat menciptakan lapangan kerja secara efektif.

UMKM membutuhkan perlindungan dan dukungan untuk berkembang sebagai kontributor utama angkatan kerja. Kebijakan pemerintahan baru, kata Titin, diharapkan ditujukan untuk melindungi pertumbuhan industri nasional dan UMKM.

“Beberapa kebijakan harus dirumuskan, termasuk perlindungan industri dalam negeri. Kita tidak boleh membuat kebijakan yang merugikan dukungan industri dalam negeri, termasuk UMKM,” ujarnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel