Bisnis.com, JAKARTA –  Pengusaha menunjukkan bagaimana informasi palsu di media sosial berdampak pada dunia bisnis. Dirasa penting untuk membentuk Social Media Council (SMC) untuk menghentikan hal ini.

Firli H. Ganinduto, Wakil Direktur Komunikasi dan Informasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin), mengatakan informasi palsu yang tersebar di media sosial berdampak serius bagi dunia usaha. 

Ia misalnya mencontohkan penyebaran informasi terkait kebijakan pemerintah melalui media sosial yang terkadang menimbulkan kebingungan. Pasalnya, kata dia, dunia usaha semakin bergantung pada informasi dari media arus utama. Di sisi lain, sulit untuk memastikan kebenaran informasi yang disebarkan di jejaring sosial.

Contoh paling nyata adalah informasi terkait peraturan. Kadang persepsi peraturan berbeda-beda, sehingga diterjemahkan di media sosial juga berbeda, kata Firley saat ditemui di Menara Kadin, Selasa (25/6/2024).

Oleh karena itu, kata Firley, pihaknya saat ini sedang berdiskusi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mengumpulkan berbagai komentar terkait rencana pembentukan Dewan Media Sosial dan menyampaikannya kepada pemerintah. Ia mengatakan, etika konten sangat penting untuk menarik perhatian masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. 

“Proporsi konten layak dibaca dan tidak, apakah perlu diatur? Kami yakin Dewan Media Sosial yang mengaturnya untuk melanjutkan pelatihan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Firley menegaskan masih terdapat kesenjangan ruang digital di Indonesia. Rencana pembentukan DMS bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut.

Namun, para pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha, bertanya-tanya seperti apa bentuk Dewan Media Sosial di masa depan. Ia mengatakan, perlu adanya regulasi yang paling tepat sesuai dengan kewenangan Dewan Media Sosial untuk memerangi penyebaran berita bohong di media sosial.

“Saya berharap kedepannya Dewan Media Sosial mampu menutup kesenjangan tersebut, namun tetap menjaga kebebasan berekspresi. Independensi DMS harus dijaga,” ujarnya.

Senada dengan itu, Septiaji Eko Nugroho, Ketua Persatuan Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), mengatakan bahwa penyebaran informasi palsu dan penyalahgunaan konten di media sosial menimbulkan risiko terhadap bisnis dan kinerja perekonomian masyarakat. 

Eko mengatakan, kasus perjudian online dan penipuan yang terjadi belakangan ini telah menimbulkan kerugian finansial bagi masyarakat.

“Karena jika perekonomian daerah terpuruk maka akan berdampak pada iklim usaha di Indonesia,” ujarnya.

Pertumbuhan penyebaran perjudian online melalui platform media sosial berada pada tingkat yang mengkhawatirkan dan menjadi masalah serius yang perlu diatasi, ujarnya. Namun komitmen kerja sama dipandang sebagai kebutuhan mendesak untuk mengatasi perjudian online dan penipuan di ruang digital.

“Meskipun ada upaya untuk mengatasi hal ini, namun tidak cukup kooperatif atau komprehensif. Semua bekerja sendiri-sendiri,” ujarnya.

Seperti diberitakan Bisnis.com, Senin 10/2024, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Ari Setiadi mengatakan, keberadaan Dewan Media Sosial sedang dalam pembahasan kajian akademis UNESCO mengenai rencana pengembangan tersebut. dari media massa dunia. Untuk itu, Budi mengaku belum mengetahui secara pasti kapan Dewan Media Sosial itu berdiri di Indonesia.

Budi kemudian mengatakan, struktur Dewan Media Sosial terdiri dari ulama, akademisi, masyarakat, dan seluruh elemen lainnya. Lebih lanjut, Budi mengatakan ada diskusi di seluruh dunia, termasuk Amerika Serikat (AS), untuk membentuk Dewan Media Sosial yang menekankan pada perlindungan anak. 

“Kami terus mendalami [Dewan Media Sosial] ini dan perkembangannya di masa depan, terutama AI, keamanan, etika, kami semua sedang memperhatikan hal itu.” menjelaskan

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA