Bisnis.com, JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Menteri Koordinator Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas Rencana Aksi Majelis Nasional (Munas).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Dhaniswara K Harjono dalam pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya menyampaikan adanya perjanjian tertulis antara Anindya Bakrie dan Arsyad Rasjid tertanggal 27 September 2024.
Berdasarkan kesepakatan yang disaksikan Bahlil Lahadalia, semua pihak sepakat untuk mempercepat pelaksanaan munas AD/ART untuk menyelesaikan dinamika yang terjadi di Kadin Indonesia.
“Tadi kami informasikan kepada Pak Menko bahwa Kadin Indonesia sudah menulis surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta arahan. Seperti kebanyakan dunia usaha di Indonesia, Presiden juga menginginkan Kadin. Indonesia,’ kata Dhaniswara seperti dikutip, Kamis (14/11/2024).
Pertemuan dengan Menteri Kehakiman Dhaniswara juga menyampaikan rencana Kadin Indonesia yang akan menyelenggarakan Konferensi Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 29 November 2024 untuk meresmikan agenda dan mempercepat pelaksanaan munas. Berisi informasi mengenai proses persiapan musyawarah nasional yang akan dilaksanakan sesuai dengan susunan undang-undang/peraturan (AD/ART).
Sedangkan Panitia Munas terdiri dari dua pihak (Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid), dan waktu serta lokasi pelaksanaannya mengikuti pedoman pemerintah.
Intinya pada pertemuan sebelumnya, Menko Kehakiman telah sepakat dengan Kadin bahwa sesuai kesepakatan, Musyawarah Nasional Kadin Indonesia akan segera dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menko juga memutuskan untuk meneruskan hal ini kepada Presiden agar pemerintah dapat memutuskan kapan akan menyelenggarakan munas,” kata Dhaniswara.
Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel.