Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat menaikkan tingkat hunian apartemen dengan memberikan potongan harga atau diskon dan menyasar masyarakat berpenghasilan rendah. Pasar Rumput Datar adalah salah satu modelnya. 

Menteri Perumahan dan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengatakan, dalam 2 tahun terakhir, apartemen di Pasar Rumput (deretan) belum terdistribusi dengan baik.

Ara mengatakan, apartemen Pasar Rumput akan disewa dengan harga murah, mulai Rp 1,25 juta dibandingkan harga awal Rp 3,5 juta per bulan.

Ke depan, Apartemen Pasar Rumput akan diprioritaskan bagi masyarakat terdampak pemukiman kembali, TNI/Polri, ASN, tenaga pendidik atau guru, dan generasi milenial yang bekerja di Jakarta.

“Jadi generasi milenial di sekitar Thamrin, Sudirman, dan Setia Budi juga merasakan manfaatnya. “Kami akan kasih modelnya,” ujarnya di Rumah Susun Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Sementara itu, Ara meminta Perumda Pasar Jaya merevisi tarif sewa yang semula Rp 3,5 juta.  

Usai kesepakatan, Kementerian Perumahan Rakyat dan Pembangunan Perkotaan Pasar Jaya sepakat memasarkan apartemen Pasar Rumput mulai dari Rp 1,25 juta. Namun berbeda dengan pemerintah yang akan menerapkan program subsidi silang terhadap apartemen Pasar Rumput.

Makanya saya minta juga dilihat, misalnya gajinya lebih dari Rp 8 juta atau lebih dari Rp 10 juta, sewanya tidak boleh sama, tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, General Manager Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengamini. Ia mengaku akan mengikuti instruksi alokasi dari pemerintah pusat.

Namun, jika perusahaan ingin mendapat untung, maka harus memungut biaya sewa apartemen di pasar pemula sebesar Rp 3,5 juta per bulan. 

Ingat, biaya operasional Perumda Pasar Jaya untuk mengelola Apartemen Pasar Rumput mencapai Rp 18 miliar per bulan.

“Sebelum kita perundingan dengan SKPD [Satuan Kerja Daerah], prinsip kami adalah siap menjalankan misi, dan prinsip kami tidak mau kalah,” ujarnya.  Korban kebakaran

Tak hanya itu, Ara juga meminta Perumda (Perumda) Pasar Jaya tidak membayar sewa apartemen budding market bagi masyarakat terdampak kebakaran Manggarai.

“Apakah rumah orang lain terbakar saat mereka menyewanya? Berapa banyak, 418, kan? Apakah PD Pasar Jaya bisa? ujarnya saat ditemui di Apartemen Pasar Rumput, Minggu (27/10/2024).

Lebih lanjut, Ara meminta agar Direktur Utama Perumda Pasar Jaya memperpanjang masa bebas sewa bagi komunitas pasar rumput selama satu tahun lagi.

Menanggapi hal tersebut, General Manager Perumda Pasar Jaya Agus Himawan mengamini. Ia sepakat memperpanjang masa bebas sewa apartemen di pasar pemula selama satu tahun bagi warga terdampak kebakaran Manggarai.

“Bersiaplah [untuk memperpanjang masa bebas] tapi izinnya ada batasnya [sampai satu tahun],” ujarnya.

Sebagai informasi, hingga saat ini warga terdampak kebakaran Manggarai dibebaskan dari sewa apartemen di pasar bud. Pasalnya, kegiatan ini masih disubsidi dari anggaran CSR Perumda Pasar Jaya.

Perumda Pasar Jaya berencana mengenakan biaya sekitar Rp750.000 per KK terdampak kebakaran untuk menyewa apartemen Pasar Grass mulai 15 November 2024. Namun rencana tersebut batal setelah mendapat instruksi langsung dari Maruarar Sirait. harapan pengembang

Sementara itu, Asosiasi Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) meminta Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP) memperbaiki rantai pasok untuk mengurangi backlog yang masih mencapai 12,7 juta unit. 

Ketua Umum DPP REI Joko Suranto mengatakan, dalam dua tahun menjabat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), angka backlog hanya bisa ditekan 10%. Hal ini terjadi karena belum ada kementerian yang fokus menangani masalah perumahan.

Melihat hal tersebut, Kementerian Perumahan Rakyat dan Permukiman diharapkan mampu memperbaiki kekurangan pada cara-cara sebelumnya.

“Kita harus paham ada defisit pasokan perumahan sebanyak 12,7 juta rumah yang dalam sepuluh tahun hanya turun di bawah 10%. Jadi jelas harus diubah cara penyelenggaraannya,” kata Joko dalam keterangannya, Minggu (10). /27/2024).

Berdasarkan hal tersebut, Rei mengatakan pemerintah kini harus mempersiapkan ekosistem pasokan dan permintaan perumahan agar lebih cepat, terukur, dan akomodatif.

Selain itu, ekosistem perizinan yang saat ini tersebar di beberapa kementerian/lembaga juga bisa berjalan santai, mudah, dan harmonis. 

“Harus ada kesetaraan dalam membaca data dan fakta. Sebab hingga saat ini proses izin Amdal sendiri bisa memakan waktu lebih dari enam bulan, sehingga jika paralel semua izin bisa diperoleh paling cepat dalam satu tahun. “Persoalan mendasar perizinan sudah sering kita bahas, dan ini harus diselesaikan dulu,” kata Joko.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel