Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus melakukan berbagai upaya untuk menggenjot ekspor, sambil memperkirakan surplus neraca perdagangan akan berkurang. 

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Mardiana Listuvati mengatakan salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka akses pasar melalui Free Trade Agreement (FTA).

Jadi perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional, atau multilateral, membuka akses pasar, kata Dina di sela-sela Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, Rabu (9 Oktober 2024).

Melalui perjanjian bilateral, Dyna memperkirakan Indonesia dapat mengurangi hambatan baik dari sisi tarif maupun non-tarif. Misalnya dalam hal tarif, Indonesia dapat melakukan negosiasi untuk menurunkan tarif produk Indonesia untuk diekspor ke negara tujuan ekspor.

Dengan turunnya tarif, produk Indonesia yang masuk ke negara tujuan ekspor diharapkan mampu bersaing dengan negara lain.

Lebih lanjut, dari sisi non-tarif, Dyna berharap perjanjian perdagangan bebas dapat menurunkan hambatan seperti standar produk.

Oleh karena itu, kita bisa mencoba melakukan MRA [Mutual Recognition Agreement] dengan mereka agar ada penerimaan antara standar di Indonesia dengan standar negara tujuan, ”ujarnya. 

Tahun depan, Dyna memperkirakan kinerja ekspor Tanah Air masih positif meski kenaikannya tidak signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Sebab, situasi global masih belum mendukung kinerja ekspor Indonesia.

Sementara itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah fokus pada dua sisi untuk mendongkrak kinerja ekspor. 

Analis kebijakan ekonomi Apindo, Ajib Hamdani mengatakan fokus pertama adalah nilai tambah barang atau komoditas ekspor.

Menurutnya, produk unggulan di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan harus mempunyai nilai tambah yang maksimal. Hal ini sejalan dengan program prioritas dari sisi hilir.

Yang kedua adalah untuk pasar. Kata dia, duta besar asing dan konsulat jenderal harus bisa menjelaskan keunggulan produk Indonesia dan membuka pasar lebih luas.

“Jika kedua hal ini bisa dimaksimalkan maka langkah selanjutnya adalah persoalan teknis dalam hal model perjanjian baik bilateral maupun multilateral yang bisa dibangun.” Lalu dengan skema pembayaran langsung antar negara yang bertransaksi dengan negara lain, ujarnya. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel