Bisnis.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut beberapa kebijakan strategis yang belum sepenuhnya didukung masyarakat meski sudah membuahkan hasil baik sejak menjabat. 

Usai mengikuti Agenda 100 CEO Kompas ke-15, ia melalui akun resmi X @jokowi mengatakan, “tidak semua kebijakan yang saya ambil mendapat dukungan penuh dari masyarakat”. “Misalnya ketika pemerintah memutuskan untuk mengalihkan subsidi energi ke infrastruktur.” Forum, Dikutip Sabtu (12/10/2024). 

Sejak Presiden ke-7 RI menjabat pada 20 Oktober 2014, ia mengambil langkah besar dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani APBN hingga ratusan triliun rupiah. . 

Upaya telah dilakukan untuk mengurangi subsidi energi hingga lebih dari 80% sehingga pemerintah dapat menggunakan dana tersebut untuk membangun infrastruktur. 

Pada masa itu, Jokowi memperkenalkan reformasi yang menghasilkan ruang fiskal sekitar $15 miliar setiap tahunnya, yang sebagian besar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Namun hasilnya jelas, kita berhasil menekan biaya logistik, mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan daya saing Indonesia, ujarnya. 

Pada Agustus 2024, Jokowi mengatakan bahwa selama 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengurangi belanja logistik dari sebelumnya 24% menjadi 14% pada tahun 2023. 

Namun, dengan penurunan Indeks Kinerja Logistik (LPI) Indonesia dari peringkat 46 menjadi 63 pada tahun 2023 oleh Bank Dunia, sektor logistik Indonesia menjadi semakin sulit. 

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Jokowi bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla menargetkan penurunan biaya logistik dari 23,5 persen menjadi 19 persen. 

Namun tujuan tersebut tidak dapat tercapai. Jadi, dalam RPJMN 2020-2024, Jokowi yang kini berpasangan dengan KH Maruf Amin menargetkan penurunan biaya logistik dari 23,2% menjadi 18% pada tahun 2024.

Meski berhasil menekan biaya logistik sebelum masa jabatannya berakhir, namun kinerja logistik Indonesia dari Logistics Performance Index (LPI) 2023 yang dirilis Bank Dunia menduduki peringkat ke-63 dari total 139 negara yang diteliti dengan skor LPI 3,0. 

Jumlah tersebut turun 17 peringkat dibandingkan tahun 2018 ketika Indonesia berada di peringkat 46 dengan skor LPI 3,15. Kinerja LPI dihitung berdasarkan enam kriteria: bea cukai, infrastruktur, pelayaran internasional, efisiensi dan kualitas logistik, ketepatan waktu, pelacakan dan ketertelusuran. 

Jokowi juga mencontohkan kebijakan lain tidak hanya di sektor logistik yang dikritik beberapa pihak namun dinilai berdampak signifikan terhadap perekonomian. 

Jokowi mengatakan kebijakan hilirisasi berhasil menciptakan ratusan ribu lapangan kerja dan menarik investasi besar. 

Mengutip Kementerian Koordinasi Penanaman Modal/Penanaman Modal (BKPM), investasi hilirisasi musim I/2024 yang ditopang sektor pertambangan dilaporkan mencapai Rp 181,41 miliar. 

Sejak Januari hingga Juni 2024, smelter tersebut bernilai Rp 114,1 triliun yang mencakup investasi nikel, tembaga, bauksit, dan timah. Sementara itu, Kementerian ESDM menyebutkan hilirisasi telah menciptakan lebih dari 200.000 lapangan kerja sejak 2019. 

Saya mengajak semua pihak untuk bersama-sama membangun Indonesia dan mendukung penuh pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto, tutupnya. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel