Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia tetap berkomitmen menjadi anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam 3 tahun ke depan.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto usai mendampingi Kepala Negara pada resepsi Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/5/2024).

Airlangga mengakui upaya bergabung dengan OECD berperan penting dalam mendorong transformasi ekonomi menuju terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. 

Ia mengatakan, upaya pemerintah memperkuat kerja sama internasional dengan menyampaikan niatnya menjadi anggota OECD semakin menunjukkan kepastian, bahwa berbagai tahapan berlangsung secara maksimal.

“Ini adalah pertemuan kedua antara Presiden Joko Widodo dan Sekjen Cormann mengenai proses aksesi Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Tim Nasional Persiapan dan Percepatan OECD (Tim Nasional OECD) dalam konferensi pers. pertemuan di Istana Bogor, Selasa (28/05/2024). 

Airlangga menjelaskan, pertemuan pertama antara Jokowi dan Sekjen OECD akan berlangsung pada Agustus 2023. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memberikan informasi terkini mengenai proses aksesi dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah. 

Lebih lanjut Airlangga menyampaikan, pertemuan tersebut menyatakan bahwa Indonesia tetap berkomitmen untuk menjadi anggota OECD dalam waktu 3 tahun. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah akan membentuk project management office (PMO) untuk mendukung tim nasional dan akan terus mendorong masuknya OECD dalam integrasi RPJPN dan RPJMN. 

Menko Airlangga juga menyinggung banyak pembelajaran yang didapat dari beberapa negara baru anggota OECD yang mampu mencapai hasil perekonomian lebih baik.

Dimulai dari Kosta Rika yang mampu mengurangi defisit anggaran hingga 5% dari PDB pada tahun 2021, Kolombia yang mengurangi suap asing dengan menerapkan Konvensi Anti-Suap OECD, serta Lituania dan Chili yang mampu menyelesaikan masa aksesi. Dalam waktu 3 tahun.

Terkait proses aksesi saat ini, Indonesia telah menerima dukungan teknis dan non-teknis dari banyak negara sahabat anggota OECD.

Australia, Belanda dan banyak negara lain telah menjanjikan dukungan dalam bentuk peningkatan kapasitas, pendanaan dan komunikasi. Selain itu, Jepang juga memberikan bantuan teknis khusus melalui Japan International Cooperation Agency (JICA).

Menyusul diadopsinya roadmap OECD, Airlangga mengatakan langkah pemerintah selanjutnya adalah proses self-assessment dan sedang disusun nota awal yang rencananya akan selesai dalam waktu 250 hari ke depan.

“OECD juga akan membantu mengembangkan ekosistem semikonduktor dan mereka juga akan mempelajari bagaimana ASEAN telah menerapkan proses peta jalan digital, Digital Economy Framework Agreement (DEFA), dan ini juga merupakan proses pembelajaran di OECD,” kata Airlangga. .

Sekretaris Jenderal Cormann dijadwalkan mengunjungi Indonesia kembali untuk meluncurkan Survei Perekonomian Indonesia pada akhir tahun 2024.

Kajian ini merupakan bentuk dukungan OECD kepada Indonesia untuk memperbaiki lingkungan investasi dan menjadi negara yang setara dengan negara-negara anggota OECD saat ini dalam hal pengembangan regulasi, sehingga investor diharapkan untuk terus berinvestasi di Indonesia.

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA Channel