Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku kecewa pengurusan izin di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) tidak mengalami kemajuan berarti atau semakin sulit. 

Ia juga menjelaskan, meskipun pemerintah telah melakukan banyak upaya seperti pengurangan undang-undang dan pengurangan bea masuk, namun masih terlihat adanya undang-undang yang tidak harmonis.

“Masih banyak proses birokrasi yang berjalan di lapangan. “Persetujuan menggantikan pertimbangan, persetujuan menggantikan rekomendasi.” Sama saja, mengelolanya rumit. Di pusat maupun di daerah. “Jangan sampai ada yang bertepuk tangan,” ujarnya saat acara penyerahan LHP LKPP TA 2023 dan Rangkuman Hasil Ujian BPK Semester II (IHPS) II TA 2023 kepada Presiden, Senin (8/7/2024). 

Menurut dia, rumitnya proses birokrasi masih menghantui praktik di daerah sehingga kasus ini membuka peluang bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keuangan dan pengelolaan dana negara.

Jokowi berharap reformasi struktural penting yang sedang berlangsung akan terus berlanjut pada pemerintahan berikutnya atau era Presiden terpilih Prabowo Subianto. 

“Terus harmonisasi regulasi, terus simplifikasi prosedur, agar pemerintah bisa bekerja dengan baik. Agar pemerintah bekerja dengan baik dan fokus pada hasil, bukan pada proses, pungkas Jokowi.

Kepala BPK Isma Yatun di hadapan Jokowi mengatakan, tanggung jawab penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 tercatat mendapat opini benar tanpa preferensi (WTP). 

Hal ini merupakan hasil kolaborasi dan kekuatan antara pemerintah dan pemangku kepentingan yang menjadikan kondisi perekonomian dan sosial kita pasca pandemi Covid-19 pulih lebih baik dibandingkan negara lain.

Selain itu, dinamika pengelolaan keuangan negara yang semakin berkembang di tengah tantangan dan disrupsi, memerlukan koordinasi dan kerja sama yang efektif dengan banyak pemangku kepentingan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden dan instansi pemerintah yang telah berkomitmen dan bekerja keras memperkuat landasan akuntabilitas pengelolaan pengelolaan keuangan negara selama 10 tahun terakhir,” ujarnya. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel