Bisnis.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo mengaku geram dengan biaya hingga Rp 6,2 triliun yang harus dikeluarkan kementerian dan lembaga untuk membuat platform dan aplikasi.​

Hal itu diungkapkannya saat memimpin System for e-Government (SPBE) Summit 2024 dan peluncuran Teknologi Pemerintahan Indonesia (GovTech) atau INA Digital di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (27 Mei 2024).

“Tahun ini saya cek saat kami sedang menyiapkan anggaran, dan Rp 6,2 triliun akan digunakan untuk membuat aplikasi baru dan platform baru,” ujarnya dalam forum tersebut.

Bahkan, Kepala Negara menyoroti satu kementerian menerima lebih dari 500 permohonan. Sebab, setiap pergantian jabatan di suatu kementerian/lembaga (K/L) memunculkan aplikasi baru.

“Mungkin dulu kita ganti permohonan setiap ganti menteri. Begitu pula di daerah, ganti gubernur ganti lamaran, ganti kepala dinas ganti lamaran. Arahnya selalu proyek. Itu yang kita hentikan, Ini tidak bisa berlangsung lebih lama lagi,” tambahnya.

Orang pertama di Indonesia mencontohkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) punya 400 aplikasi. Ia berpendapat bahwa langkah-langkah tersebut tidak hanya tercermin dalam sistem tetapi juga inefisiensi anggaran.

“Kemenkes kreatif sekali. Ada aplikasinya sendiri, layanan aplikasi pajaknya sendiri, layanan edukasi aplikasinya sendiri. Semuanya, kalau ada yang baru, gimana jadinya? Instal ulang, isi ulang datanya. Rumit sekali, maka itu yang ingin kita cegah,” pungkas Jokowi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel