Bisnis.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap permasalahan utama yang membuat investor enggan berinvestasi atau berinvestasi di sektor energi hijau atau energi terbarukan di Indonesia. 

Jokowi mengatakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu tantangan dalam menarik minat investasi di sektor panas bumi atau energi panas bumi di Indonesia. 

Tantangan terbesar di Indonesia adalah hambatan lain yang paling menonjol dan menghambat masuknya investasi ke sektor energi negara ini adalah karena masalah perizinan.

“Kami masih punya banyak izin yang menyulitkan [masuk investasi]. Sistem ini harus diperbaiki, sehingga terjadi kecepatan dan pemotongan. Misalnya Amdal itu penting, satu tahun, sampai dua tahun. Belum ada lisensi lain. “Iya kalau sampai enam tahun, siapa yang mau investasi kalau minta menunggu sampai enam tahun,” ujarnya usai membuka Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) ke-10 2024 di Jakarta Convention Center (JCC). , Rabu (18/9/2024).

Jokowi mengatakan dunia saat ini sedang bergerak menuju transisi menuju energi ramah lingkungan, industri ramah lingkungan, dan ekonomi ramah lingkungan secara bersamaan.

Jadi, kata Jokowi, sayang sekali Indonesia punya banyak potensi di sektor ini, tapi sulit dilirik investor karena persoalan perizinan yang rumit. 

Menurutnya, Indonesia kaya akan sumber daya panas bumi. Potensinya 24.000 megawatt (MW) atau sekitar 40% dari total potensi panas bumi dunia.

Namun, lanjutnya, sejauh ini pengembangan energi panas bumi sebagai sumber energi masih cenderung lambat dan stagnan. Padahal, hingga saat ini baru terpasang 11% atau 2.600 MW.

“Perizinan yang membutuhkan waktu 5 hingga 6 tahun untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) dan tidak bisa langsung berfungsi, harus segera diatasi,” jelasnya. 

Untuk itu, Jokowi meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera mencari cara mempercepat perizinan agar Indonesia bisa mendapat tambahan listrik ramah lingkungan.

“Hanya 11% artinya hanya 2.600, itu kecil sekali. Bahkan mereka yang mengantri pun ingin menggunakan banyak. Apa itu? Dan sebelumnya Menteri ESDM sudah merespons, izinnya lama, perlu diperbaiki. “Perbaiki sistem perizinan,” pungkas Jokowi.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel