Bisnis.com, KARAWANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan pemerintah akan memperpanjang izin ekspor tembaga PT Freeport Indonesia (PTFI).

Hal itu disampaikannya usai meninjau harga komoditas bersama Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hassan di Pasar Baru Karawang, Jawa Barat, Rabu (8/5/2024).

“Iya silakan dilanjutkan ya, akan diperpanjang.” “Kami masih menghitung berapa tarif yang harus kami kenakan,” ujarnya kepada wartawan.

Jokowi mengatakan, perpanjangan pengurangan ekspor konsentrat tembaga ini dilakukan sebagai apresiasi atas upaya Freeport dan PT Amman Mineral Industri dalam memenuhi kewajiban hilirnya dengan membangun smelter di dalam negeri. 

“Tapi yang patut kita gembira adalah Freeport dan Amman sudah membangun smelter dan hampir 100% selesai. Kita selalu tracking [ledakannya], tiap minggu kita tracking progresnya berapa persen, berapa persen” dia ditambahkan.

Presiden ke-7 RI ini kembali menegaskan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga akan dikembalikan kepada instansi terkait, salah satunya Kementerian Perdagangan. 

– Iya, tapi ini tugas Menteri Perdagangan. Tapi menurut saya penghapusan pabrik metalurgi itu menunjukkan keinginan kuat mereka untuk ke hilir, masuk ke dalam negeri. Saya kira ini sangat bagus dan patut diapresiasi, kata Jokowi.

CEO Freeport Indonesia Tony Venas mengatakan negara bisa mengalami kerugian hingga $2 miliar atau sekitar 31,7 triliun rupiah jika ekspor tembaga ke Freeport dibiarkan, menurut catatan Bisnis. tidak diperpanjang hingga Desember 2024.

Menurut laporan Freeport-McMoRan Inc. (FCX) triwulan III/2023, izin PTFI untuk konsentrat tembaga sebanyak 1,7 juta ton yang diterima pada 24 Juli 2023 berlaku hingga Mei 2024. Freeport menjadi salah satu perusahaan yang melonggarkan kebijakan larangan ekspor mineral mentah ke luar negeri. . akan digunakan hingga 10 Juni 2023.

Baru-baru ini, Freeport melobi pemerintah untuk memperpanjang pengurangan ekspor konsentrat tembaga hingga Desember 2024. Pasalnya, smelter baru Freeport di Grisik, Jawa Timur dinyatakan sudah bisa berproduksi penuh saat mulai beroperasi pada Mei 2024.

“Ya kalau kita tidak bisa ekspor [karena tidak perpanjang izinnya], pendapatan pemerintah juga akan turun sekitar 2 miliar dolar dengan harga berlaku. “Kurang sekitar Rp30 triliun dibandingkan periode Juni hingga Desember,” kata Tony di gedung Istana Kepresidenan, Kamis (28/3/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel