Bisnis.com, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan berakhir masa jabatannya pada Oktober nanti tak akan meninggalkan satu-satunya warisan ibu kota negara (IKN) yang belum rampung kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto, ada 10 tantangan fiskal yang mengancam perekonomian. perekonomian bangsa.

Wahyudi Askar, direktur kebijakan publik Celios Media, mengungkapkan 10 tantangan fiskal yang saat ini dihadapi pemerintah dan kekhawatirannya akan terus dihadapi pada pemerintahan berikutnya.

Pertama, pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi sebesar 5% selama dekade terakhir. Bahkan, perusahaan media tersebut menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berpenduduk lebih dari 271 juta jiwa seharusnya meningkat dari 6% menjadi 7%.​

“Jelas kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi 6%-7% dan pendapatan per kapita lebih dari $10.000, namun saat ini kita belum mencapainya dalam 10 tahun pemerintahan Jokowi,” ujarnya dalam konferensi Publik Celios: Jokowi 10 lubang finansial dalam warisan Wei. , Kamis (12/9/2024).

Kedua, defisit anggaran meningkat dari 226,69 triliun rupiah pada tahun 2014 (2,25% dari produk domestik bruto (PDB)) menjadi sekitar 2,53% (sekitar 616 triliun rupiah) pada tahun 2025.​

Ketiga, rasio utang terhadap PDB akan meningkat dari 24,7% pada tahun 2014 menjadi 39,13% pada tahun 2024.​

Keempat, penerimaan pajak dan PDB justru menurun di tengah meningkatnya defisit fiskal pendukung APBN. Tarif pajaknya dikatakan 13,7% hingga 10,1%.​

Kelima, tantangan finansial yang diwariskan Celios dan menjadi pekerjaan rumah yang dikenal dengan nama Prabowo-Gibran adalah pembiayaan investasi lebih rendah dibandingkan pembiayaan utang. Meski total pendapatan investasi dalam 10 tahun terakhir tidak melebihi 17,5%, namun tingkat pembayaran utang biasanya melebihi 74%.​

Keenam, pengeluaran jaminan sosial hanya meningkat sebesar 124,87%, hampir dua kali lebih rendah dibandingkan investasi keamanan dan institusi.​

Ketujuh, Sellios menyoroti secara negatif keterlibatan modal negara pada badan usaha milik negara yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN).​

Empat dari delapan BUMN tersebut adalah PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya Tbk. Meskipun menerima suntikan modal rutin dari pemerintah sejak tahun 2015, aset WSKT masih tetap rendah.​

“BUMN hanya sekedar sapi perah bagi pemerintah, dan tentu saja pemerintah belum berhasil memajukan BUMN itu sendiri,” jelasnya.​

Kedelapan, investasi dalam perlindungan lingkungan telah mencapai rekor terendah. Biayanya tidak melebihi 0,5% dari total anggaran.​

Kesembilan, terdapat sisi negatif dari ambisi IKN Nusantara, yang menunjukkan bahwa perkembangannya mungkin tidak memberikan banyak dampak, atau bahkan mengalami kemunduran dan bukannya kemajuan.​

Terakhir, ruang fiskal semakin menyempit karena terbatasnya rencana dan proyek pemerintah yang akan datang.​

“Jokowi mewarisi uang APBN dalam jumlah besar hari ini, dan APBNnya kurang bagus. Bukan hanya Joko yang mewarisi anaknya, tapi juga ada krisis khusus dalam pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Simak berita dan liputan lainnya di Google News dan WA Channel