Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog memastikan tidak ada tambahan bea masuk beras impor di seluruh Indonesia menjelang pemilihan kepala daerah serentak (abu-abu).

Berkaca pada pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024. Pada Februari lalu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan pasokan dan permintaan tidak banyak mengalami perubahan selama periode tersebut. 

Ia mencontohkan pembelian beras sebanyak 100 ton kemudian disalurkan ke rumah tangga sasaran. Dalam hal ini, penerima tidak akan membeli beras tersebut sehingga permintaannya tidak banyak berubah.

“Jadi dari sisi supply dan demand tidak terlalu berubah. [Kuota impor] Sama saja,” kata Bayu saat diterima di NFA 5K Fun Run di Plaza Timur Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (28/07/2024).

Selain itu, Bayu mengatakan produksi beras dalam negeri mulai meningkat dengan program pemompaan, mengutip pernyataan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. Hal ini, kata dia, juga akan meningkatkan pasokan ke pasar.

Hal ini juga memastikan stok beras dalam negeri tetap aman jelang Pilkada di waktu yang bersamaan. Sebab, mulai tahun 2024 hingga Agustus, Oktober, dan Desember pemerintah kembali memberikan bantuan pangan berupa beras kepada 22 juta keluarga penerima bantuan (KPM).

Pemerintah juga akan mengoptimalkan distribusi Pasokan Pangan dan Stabilisasi Harga Beras (SPHP), gerakan pangan murah, dan beras komersial yang bekerja sama dengan otoritas setempat seperti Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Jadi Bulog mempersiapkan sedemikian rupa agar pasokan di masyarakat tetap terjaga,” ujarnya. 

Pada bulan Maret 2024. Pemerintah menambah kuota impor beras sebesar 1,6 juta. ton dari sebelumnya 2 juta ton pada tahun 2024, sehingga total kuota impor beras tahun ini mencapai 3,6 juta ton.

Adapun pada Juli 2024, Bayu menyebutkan setidaknya ada 2,2 juta yang masuk ke Indonesia. ton beras. Sebagian besar beras diimpor dari Thailand dan Vietnam.

Sementara itu, CEO Bapanas Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengungkapkan tugas tambahan ini untuk memastikan Indonesia memiliki cadangan pangan pemerintah (GPP) yang cukup untuk mengantisipasi kekurangan pangan, fluktuasi harga pangan, bencana alam, dan keadaan darurat.

“Jadi itu disebut sistem peringatan dini.” “Jangan sampai kita tidak punya stok atau sedang mencari [stok beras],” kata Arief yang hadir pada Rakornas Bapanas di Depoke, Jawa Barat, Selasa (27/02/2024). .

Ia menegaskan, impor yang dilakukan pemerintah sangat terukur untuk memastikan harga gabah tetap terjaga di tingkat petani. Sebab, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah sudah memperhitungkan volume produksi dan kebutuhan nasional.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel